BENGKULU, BETVNEWS - Aparatur Penegak Hukum (APH) Polres Seluma akan memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma dalam pengusutan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting Rp5,7 miliar yang diterima Pemkab Seluma dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2023 lalu.
BACA JUGA:Dugaan Pencemaran Sungai Gasan, Polres Seluma Sebut Uji Lab Ulang Dilakukan Sesudah Pemilu
Sebelumnya pihak Polres Seluma telah melakukan beberapa pemeriksaan terkait realisasi dana stunting kepada beberapa OPD, yang menerima anggaran tersebut, termasuk Sekertaris Daerah Seluma (Sekdakab) Hadianto. Diketahui dalam Surat Pertangung Jawaban (SPJ), realisasi dana fiskal stunting tersebut diduga fiktif.
BACA JUGA:Kasus Dugaan Penipuan Modus Kerja di Bank, Polres Seluma Jadwalkan Pemanggilan Oknum ASN Terlibat
"Terakhir Sekda Kabupaten Seluma sudah kita minta klarifikasi. Tetapi Sekdakab tidak mengetahui perencanaannya, maka dari itu kita akan panggil BKD," kata Kasat Reskrim Polres Seluma AKP Dwi Wardoyo.
BACA JUGA:Kapolres Lepas Ratusan Personel, Siap Amankan 585 TPS se-Kabupaten Mukomuko
Lanjut Kasatreskrim, pemanggilan terhadap Kepala BKD dilakukan guna mengetahui kemana realisasi anggaran dana fiskal stunting sebesar Rp5.7 miliar tersebut. Dimana dana tersebut telah diberikan kepada 8 OPD terkait.
Selain itu, pemanggilan ini juga dilakukan untuk memastikan anggarannya sesuai dengan peruntukan. Dimana setelah dilakukan pemeriksaan, hanya Rp3 miliar yang terealisasi dan menyisakan Silpa sebesar Rp2,7 miliar.
BACA JUGA:Antisipasi Bencana Banjir, BPBD Kota Bengkulu Siagakan 40 Personel Saat Pemilu 2024
"Yang jelas pihak BKD akan kita panggil untuk tahu berapa anggrannya, kemana realisasi anggarannya dan peruntukannya termasuk dana yang Silpa. Maka itu masih terus kita dalami," sambungnya.
Dalam hal ini, diketahui kedua Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Seluma dan Kejari Seluma turut serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan dana fiskal stunting.
BACA JUGA:Polres Kepahiang Gelar Apel Pasukan Pengamanan TPS, Kerahkan Ratusan Personel
"Sama-sama kita pahami. Pihak Kejari turut serta, jadi terkait pemeriksaan ini kita akan koordinasikan juga Kejari," ucapnya. (*)