BACA JUGA:Seorang Pria di Kepahiang Ngamuk di TPS, Diamankan Polisi
Lebih jauh, dikatakan Isnan, kalau memang ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan seluruh honorer yang terdata di database Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tentunya Pemprov Bengkulu akan mendukung. Apalagi memang sudah ada kebijakan untuk menghapuskan honorer di akhir tahun 2024 ini.
"Kalau ada jaminan untuk penggajian nya kita akan usulkan, karena akan dituntaskan di 2024 ini," tuturnya.
BACA JUGA:Aplikasi Sirekap Bermasalah, TPS 01 Kelurahan Betungan Baru Selesaikan Penghitungan Suara Siang Ini
Ia menyebut persoalan anggaran menjadi perhatian penting dalam pengangkatan ASN maupun PPPK di lingkungan Pemprov Bengkulu, mengingat anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu untuk belanja pegawai telah melewati batas maksimal 30 persen.
"Kalau dari anggaran kita tidak mampu. Karena belanja pegawai kita di APBD sudah diatas 30 persen. Di Permendagri itu maksimal belanja pegawai 30 persen, dan kita sudah diatas itu, jadi tidak memungkinkan," ungkap Isnan.
BACA JUGA:Jelang Tengah Hari, TPS 23 Lingkar Barat Belum Selesai Lakukan Penghitungan Suara
Lebih lanjut, jika ada kepastian penganggaran dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan penggajian honorer maka kebijakan atau jalan keluar terkait honorer di wilayah ini dapat diatasi.
"Pusat pasti menjamin untuk gaji, tapi kan surat edaran atau bentuk lainnya belum ada sama sekali," terangnya.
BACA JUGA:Prabowo Unggul di Kepahiang Bengkulu, Anies dan Ganjar Tertinggal Jauh
Kemudian regulasi terhadap pengangkatan PPPK masih belum jelas. Di sisi lain, MenPAN RB juga sudah ada permintaan usulan.
Maka dari itu, sesuai dengan yang telah disampaikan gubernur mengusulkan untuk PTT tahun 2024 sebanyak 500an orang.
"Itupun belum ada format rincian resminya karena petunjuk resminya belum jelas," pungkasnya.
BACA JUGA:Penghitungan Sementara, Pasangan Prabowo-Gibran Unggul di Kabupaten Bengkulu Tengah
Diketahui, Pemprov Bengkulu pada perekrutan ASN PPPK dan CPNS tahun 2024 hanya mengusulkan formasi sebanyak 500 kuota saja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). (*)