BENGKULU, BETVNEWS - Job Fit atau uji kompetensi kesesuaian jabatan bagi pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma telah dilaksanakan. Dimana saat ini hasilnya telah sampai di meja Bupati Seluma Erwin Octavian.
BACA JUGA:Kejari Seluma Kembali Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Juta dari Tersangka Kasus BTT
Sekretaris Daerah (Sekda) Hadianto mengatakan, setelah hasil tes pejabat Eselon II berada di meja Bupati, selanjutnya akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta evaluasi dan rekomendasi terkait jadwal rotasi serta pelantikannya.
"Hasilnya sudah keluar dan sudah di mejanya Pak Bupati. Selanjutnya hasil itu akan kita sampaikan ke pihak KASN untuk dilakukan evaluasi dan rekomendasi kapan dijadwalkan rotasi serta pelantikannya," kata Sekdakab Seluma Hadianto.
BACA JUGA:Sempat Tertunda, Launching MPP Kabupaten Seluma Dilaksanakan Serentak 7 Maret
Lanjut Sekda Hadianto, evaluasi dari KASN kemungkinan akan selesai di bulan Maret 2024 mendatang.
Pihaknya saat ini masih melakukan kordinasi serta berkonsultasi kepada KASN kapan dijadwalkan rotasi jabatan tersebut.
BACA JUGA:Pendaftaran Sudah Dibuka Januari, Belum Ada Pendaftar Magang ke Jepang
"Sekitar bulan Maret kemungkinan akan keluar jadwalnya terkait rotasi ataupun mutasi hasil jabatan Eselon II itu. Sekarang masih menunggu evaluasi terkait hasilnya Job Fit dan setelah itu baru bisa ditentukan kapan jadwal rotasinya," lanjutnya Hadianto.
BACA JUGA:Warga Bengkulu Utara Diduga Dihipnotis, Sepeda Motor Raib
Adapun totalnya pejabat Eselon II yang mengikuti uji kompetensi atau Job Proper tes saat itu terdapat 22 orang.
Jabatan itu terdiri dari 3 Staf Ahli, Asisten 1, 2 dan 3, serta Sekwan hingga Kepala OPD Perkim, PUPR, Dinas Perikanan,Dinas DPP3KB, Dukcapil, DLH, PMD, Kesbangpol, Disparpora, Dinsos, Kasat Pol PP, Dinas Perpustakaan, Dinas Pertanian
BACA JUGA:Lupa Matikan Kompor, Pangkalan Gas Elpiji Hampir Ludes Terbakar
"Mayoritas yang dilakukan rotasi ini pejabat Eselon II yang sudah bertugas selama 5 tahun. Sisanya ada pejabat masih bertugas selama 2 tahun itu memang belum dilakukan evaluasi," kata Hadianto. (*)