BACA JUGA:Curi 2 Unit Handphone, Pemuda di Kota Bengkulu Diringkus Polisi
Kemudian menginstruksikan TAPD agar berkoordinasi dengan Banggar untuk merasionalisasi anggaran Belanja Jasa/Reklame Film dan Pemotretan serta mengalokasikan anggaran sesuai skala prioritas pembangunan daerah.
"Ketiga, mengusulkan rencana sensus Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh dalam menjamin keakuratan data dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap," sebutnya.
BACA JUGA:Terancam 5 Tahun Penjara, Ini Modus Karyawan Perusahaan di Kota Bengkulu Gelapkan Barang Kantor
BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertangungjawaban melainkan juga sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (*)