BENGKULU, BETVNEWS - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, mengkritik keras kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru-baru ini akan diterapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai dapat merugikan baik bagi karyawan maupun perusahaan.
Dempo Xler mengatakan bahwa meskipun Tapera bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial melalui penyediaan fasilitas perumahan bagi pekerja, namun implementasinya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat terutama Bengkulu.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, mengkritik keras kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru-baru ini akan diterapkan oleh pemerintah pusat. --(Sumber Foto: Ilham/BETV)
BACA JUGA:Berkat Perjuangan Dempo Xler, Masyarakat Bengkulu Bisa Berobat Gratis
"Saya melihat bahwa kebijakan Tapera ini seharusnya lebih mengedepankan konsultasi mendalam dengan para pemangku kepentingan, terutama karyawan dan perusahaan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan," ujar Dempo, Sabtu 22 Juni 2024.
BACA JUGA:Sebulan DPO, Tersangka Kasus Pembakaran Kantor Desa Muara Danau Belum Tertangkap
Menurut Xler, kekhawatiran utama terletak pada beban finansial tambahan yang harus ditanggung oleh perusahaan dan karyawan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang susah akibat kenaikan semua barang.
"Pemberlakuan Tapera tanpa kajian yang mendalam dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dan kesejahteraan karyawan, terutama di sektor-sektor yang masih dalam proses pemulihan," tambahnya.
BACA JUGA:Polda Bengkulu Gelar Festival Musik Bhayangkara 2024
Dempo juga menegaskan perlunya pemerintah untuk lebih mengedepankan dialog dan konsultasi yang lebih intensif dengan semua pihak terkait sebelum mengambil keputusan final terkait kebijakan Tapera.
"Kami di DPRD Provinsi Bengkulu akan terus mengadvokasi kepentingan masyarakat dan industri di wilayah ini untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diterapkan adalah yang terbaik untuk semua pihak," tegas Dempo yang pernah menjabat Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Koki dari Palembang Hadir di Festival Gurita Kaur 2024, Ciptakan Kreasi Baru Olahan Gurita
Ia berharap kebijakan ditidak terapkan guna untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat kebijakan Tapera ini terhadap karyawan dan perusahaan di Bengkulu.
"Kita mendukung teman-teman buruh atau karyawan termasuk perusahaan untuk menolaknya wacana kebijakan tersebut," pungkasnya. (Adv)