BENGKULU, BETVNEWS - Muhamad Mardiono, utusan khusus Presiden Bidang Kerja sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, tiba di Bumi Serawai Serasan Seijoan Kabupaten Seluma, pada Sabtu 29 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WIB.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Seluma ini, ia disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Seluma, OPD di Lingkungan Pemkab Seluma, Forkopimda Seluma dan pihak terkait lainnya dengan Tarian Sekapur Sirih asal Kabupaten Seluma.
BACA JUGA:Sempat Langka, Stok Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Seluma Aman dan Tercukupi
Bupati Seluma, Erwin Octavian menyampaikan rasa syukur yang mendalam dapat dikunjungi oleh Muhamad Mardiono, yang juga merupakan Plt Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Seluma ini.
Ia menyebut, bahwa pihaknya menyampaikan banyak keluhan kepada Muhamad Mardiono. Seperti persoalan pembangunan infrastruktur yang belum merata akibat anggaran yang masih minim, banyak Blank Spot, dan tidak memiliki gardu listrik.
BACA JUGA:Berantas Peredaran Narkoba, Polda Bengkulu Perketat Pengawasan Daerah Perbatasan
Ia pun berharap, Muhamad Mardiono dapat menyampaikan keluhan tersebut ke Pemerintah Pusat demi kesejahtraan masyarakat Seluma kedepannya.
"Semoga apa yang telah kita sampaikan ini dapat diperjuangkan dan diwujudkan demi kepentingan kesejahtraan masyarakat Seluma," ungkap Erwin Octavian.
BACA JUGA:Dinas Perikanan Seluma Lakukan Pendataan 60 Unit Kapal Bantuan Nelayan
Sementara itu, Muhamad Mardiono mengungkapkan rasa terimakasih atas sambutan megah dan meriah ini.
Ia juga siap mendampingi apa yang dikeluhkan masyarakat Seluma agar segera dituntaskan secepatnya.
BACA JUGA:DPRD Provinsi Bengkulu Dorong Penyerapan Anggaran DAK Pemprov Bengkulu
"Saya telah memahami kondisi wilayah seluma yang luas wilayahnya mencapai 2.400 hektare lebih, namun tidak sesuai dengan anggaran APBD yang masih kurang atau terbatas," ujarnya.
BACA JUGA:Harga Jengkol di Kabupaten Seluma Anjlok Jadi Rp15 Ribu per Kg
Ia juga berharap, Pemerintah Seluma dapat membuat tim khusus agar bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk persoalan anggaran yang dibutuhkan.