Alma menyayangkan lemahnya koordinasi dan lambannya respons pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Ia menyebutkan bahwa seharusnya sistem pembayaran gaji perangkat desa dapat berjalan otomatis sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, bukan justru menjadi persoalan tahunan yang terus berulang.
Aksi damai besok rencananya akan diikuti oleh perwakilan perangkat desa dari seluruh kecamatan di Kabupaten Seluma.
Para peserta aksi akan menyampaikan aspirasi secara langsung ke Bupati Seluma, serta mendesak kejelasan jadwal pembayaran hak-hak desa yang tertunda.
BACA JUGA:Cobain Resep Camilan Oatmeal Enak dan Sehat Ini, Makanan Pilihan untuk Diet
Dalam tuntutannya, APDESI dan PPDI mendesak aefeea dicairkannya Siltap perangkat desa, Kades, dan BPD selama enam bulan terakhir, pencairan ADD untuk semua desa yang telah mengajukan, tanpa penundaan lebih lanjut.
Lalu pembayaran honor kader desa seperti Posyandu, PPK, dan pengurus keagamaan secara merata dan transparansi dan kejelasan dari Pemkab Seluma terkait kendala keterlambatan pencairan dana.
Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum protes, namun juga pembuka dialog serius antara Pemkab dan pemerintah desa demi menyelesaikan masalah secara berkeadilan.
Jika tidak ada respons konkret, APDESI menyebut akan menyiapkan aksi lanjutan dalam skala lebih besar.
BACA JUGA:Jelang Idul Adha, Pemprov Bengkulu Gelar Pasar Murah Selama 3 Hari, Harga di Bawah Pasaran
BACA JUGA:Baik untuk Tubuh, Klaim Disini Penawaran Manfaat Ubi Ungu untuk Kesehatan, Apa Saja?