BENGKULU, BETVNEWS – Puluhan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan (Nakes) dan guru Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Kabupaten Seluma, menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Seluma, Senin, 16 Juni 2025.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas belum dibayarkannya gaji selama beberapa bulan terakhir, serta tidaknya ada kejelasan mengenai pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.
Dalam aksinya, para peserta membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan kepada pemerintah daerah.
Mereka meminta kepastian pembayaran honor yang menunggak selama berbulan-bulan dan menuntut komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proses seleksi PPPK, yang sudah lama dijanjikan.
BACA JUGA:Cocok Disajikan Sehari-hari, Ini Resep Sambal Enak yang Perlu Dicoba
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Terima Aspirasi Mahasiswa, Minta Penundaan Opsen Pajak Kendaraan
Salah satu tenaga kesehatan dari Puskesmas Talang Tinggi, Seluma Barat, Yudi, mengungkapkan bahwa gaji honor Nakes belum dibayarkan sejak Oktober hingga Desember 2024, dan kembali tertunda dari Maret hingga Juni 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa jumlah honor yang diterima mengalami penurunan drastis.
"Untuk gaji honor kami belum dibayar dari Oktober sampai Desember 2024. Begitu juga sejak Maret sampai sekarang belum ada kejelasan. Gaji honor kami juga berkurang dari Rp750 ribu tinggal Rp250 ribu per bulannya," kata Yudi, nakes dari Puskesmas Talang Tinggi.
Tak hanya tenaga kesehatan, guru PPG juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menyayangkan kebijakan baru terkait Dana BOS, yang menurut mereka menyebabkan pemangkasan gaji secara signifikan.
BACA JUGA:Ini 7 Khasiat Daun Mahoni untuk Jaga Kesehatan, Cukup dengan Minum Air Rebusannya
BACA JUGA:Mitos atau Fakta? Kenali 4 Bahaya Mandi Malam yang Jarang Diketahui!
"Kami ingin seperti CPNS yang baru menerima SK, kami sudah bertahun-tahun mengabdi, tolong nasib kami juga pak," kata Yepi salah satu Guru PPG.
Yepi menyebutkan bahwa sebelumnya 50 persen Dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru honorer, namun saat ini hanya 20 persen. Akibatnya, honor yang awalnya sebesar Rp500 ribu kini tinggal Rp150 ribu.
Aksi massa ini akhirnya diterima oleh pihak Pemerintah Kabupaten Seluma untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan tenaga honorer, Edo Hartono, mempertanyakan langsung nasib seleksi PPPK tahap II yang hingga kini belum ada kepastian pelaksanaannya.