BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) resmi memulai langkah penanganan konflik agraria antara PT Agro Bumi Selatan (ABS) dan para petani di wilayah Pino Raya. Langkah awal tersebut ditandai dengan digelarnya rapat perdana di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Kamis (11/12/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Isran Kasiri, dan dihadiri unsur Polres Bengkulu Selatan, Kodim 0408, Kejaksaan Negeri, BPN hingga OPD terkait lainnya.
BACA JUGA:Didominasi Sektor Kehutanan, Realisasi Investasi Bengkulu Hingga Triwulan III Capai Rp2,33 Triliun
BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan Beri Jaminan Bagi Pekerja Rentan
Isran menegaskan bahwa rapat perdana ini tidak hanya membahas konflik yang sedang terjadi, tetapi juga sebagai proses penyusunan kerangka kerja untuk mengidentifikasi konflik-konflik agraria lain yang berpotensi muncul di masa mendatang.
“Hari ini kita fokus pada persoalan di Pino Raya. Tim akan mulai menelusuri data perizinan PT ABS secara lengkap untuk memastikan sumber permasalahannya,” ujar Isran.
BACA JUGA:Daerah Belum Miliki Dewan Pengupah, Penetapan Upah Minimum Tidak Bisa Dilakukan
BACA JUGA:Bengkulu Berpotensi Bencana, Korem 041/Gamas Gelar Simulasi Penanggulangan dan Evakuasi Korban
Ia menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, tim akan bekerja melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak. PT ABS, petani, serta unsur masyarakat terkait akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebelum akhirnya kedua pihak dipertemukan dalam forum mediasi resmi.
“Saat ini kita minta PT ABS melakukan cooling down dulu. Setelah tim bekerja mengumpulkan data dan keterangan dari perusahaan maupun petani, baru nanti kita jadwalkan pertemuan kedua belah pihak,” jelasnya.
BACA JUGA:Tak Kunjung Disetujui BKN, Penetapan 3 Besar Seleksi JPTP Bengkulu Tertunda
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Resmi Luncurkan Program Jaminan Sosial bagi 71.935 Pekerja Rentan
Meski pemanggilan belum dilakukan, tim gabungan GTRA memastikan agenda lanjutan akan segera disusun. Seluruh instansi yang tergabung diminta bekerja secara terpadu untuk mengurai akar konflik yang sudah bertahun-tahun terjadi.
“Akan ada rapat lanjutan khusus untuk pemanggilan. Kita ingin penyelesaian menyeluruh, bukan sekadar meredam masalah,” tegas Isran.
BACA JUGA:63 Sekolah di Bengkulu Selatan Dapat Program Revitalisasi 2026