BENGKULU, BETVNEWS – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pudi Hartono, resmi membuka masa sidang pertama tahun 2026 dengan menyambangi konstituen di Kelurahan Sukarami, Minggu (15/2) pagi.
Pertemuan ini menjadi panggung bagi masyarakat untuk menyuarakan problematika kewilayahan, mulai dari urusan fisik infrastruktur hingga penguatan nilai religius melalui regulasi daerah.
Dalam suasana diskusi yang interaktif, persoalan aksesibilitas menjadi topik paling hangat yang diperbincangkan warga kepada sang wakil rakyat.
Kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di wilayah permukiman menjadi sorotan tajam.
Salah satunya disampaikan oleh Dedi Kurniawan Siagian, warga Perumahan Griya Andika Alfatindo. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan lingkungan yang telah lama terbengkalai.
BACA JUGA:Reses Andi Saputra, Warga Keluhkan BPJS Nonaktif hingga Krisis Air PDAM
BACA JUGA:Optimalkan Pelayanan Publik, Pemkab Bengkulu Selatan Bakal Rotasi Pejabat di Bulan Puasa
“Kami berharap adanya perhatian dari pemerintah dan DPRD terkait jalan rusak di Perumahan Griya Andika Alfatindo. Kondisinya sudah cukup lama rusak dan tentu mengganggu aktivitas warga sehari-hari,” ujar Dedi.
Menurut warga, perbaikan jalan bukan sekadar urusan estetika, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan pengendara, terutama saat cuaca ekstrem yang sering memicu genangan di lubang jalan.
Selain masalah fisik, reses kali ini juga menangkap aspirasi unik terkait pembangunan karakter masyarakat. Warga mengusulkan agar pemerintah daerah menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan aktivitas membaca Alquran, sebagai langkah memperkuat identitas religius Kota Bengkulu.
BACA JUGA:Proteksi Warga dari Bahaya Rabies, Pemkab Seluma Suntikkan 2.080 Dosis Vaksin HPR
BACA JUGA:Pantai Pasar Bawah Disulap Jadi Pusat Kuliner, Betunggal Festival Ramadan Hadirkan Suasana Beda
Merespons rentetan usulan tersebut, Pudi Hartono menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi agar masuk ke dalam rencana kerja pemerintah kota.
“Reses ini adalah kewajiban kami untuk menyerap aspirasi masyarakat. Semua keluhan dan usulan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada,” kata Pudi.
Terkait wacana regulasi keagamaan, Pudi memberikan tanggapan positif namun tetap mengedepankan kajian konstitusional yang matang.