Aset Rusak dan Terbengkalai, Pemkab Bengkulu Selatan Siapkan Proses Lelang

BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terkait aset daerah, khususnya aset bergerak yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah agar tidak jadi beban anggaran dan tetap memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

“Terkait dengan aset bergerak ini, kita terus memantau. kalau memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tapi kalau memang tidak bisa diperbaiki lagi, dari pada mubazir dalam artian  tidak bisa dipergunakan, lebih baik kita proses lelang,” ujar Yevri.

Aset bergerak yang dimaksud mencakup kendaraan dinas, peralatan kantor, dan inventaris lainnya yang selama ini menjadi penunjang operasional pemerintah daerah. 

BACA JUGA:Kenaikan Sejumlah Harga Bahan Pokok di Bengkulu Selatan Disambut Keluhan Pedagang dan Pembeli

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Tunggu Hasil Digital Forensik, Segera Hadirkan Saksi Ahli Ungkap Kasus Korupsi Setwan DPRD

Namun, tidak sedikit dari aset-aset tersebut yang kini dalam kondisi rusak, tidak layak pakai, atau bahkan tidak bisa digunakan lagi.

Sementara itu, Yevri, mengatakan bahwa kebijakan ini bukan hanya efisiensi, tetapi bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan barang daerah (BMD).

Setiap aset yang tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak memiliki nilai guna berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan.

“Kita tidak ingin aset-aset ini dibiarkan begitu saja, lebih baik dilelang agar hasilnya masuk kembali ke kas daerah dan bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih prioritas,” kata Yevri.

BACA JUGA:4 Pilihan Olahraga untuk Membakar Lemak Perut dengan Cepat, Apa Saja? Cek Disini!

BACA JUGA:Remaja di Bengkulu Diringkus Polisi Saat Transaksi Ganja, Bandar Masih Buron

Ia juga meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan untul melakukan pendataan, penilaian kondisi, dan mengusulkan tindak lanjut dari aset-aset yang dinilai tidak lagi efektif digunakan. 

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.

Sumber: