Sarana Belajar Memprihatinkan, SMAN 10 Pentagon Kaur Dapat Sorotan Wagub

BENGKULU, BETVNEWS – Guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi BENGKULU, Wakil Gubernur BENGKULU Mian melakukan kunjungan kerja ke SMAN 10 Pentagon Kabupaten Kaur pada Selasa (24/6/2025).

Ia didampingi oleh Anggota DPR RI Eko Kurnia Ningsih, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.

Dalam peninjauan tersebut, Mian menyempatkan diri mengecek langsung kondisi fisik bangunan, ruang kelas, ruang laboratorium, serta ruangan penelitian milik siswa.

Hasilnya, Mian menyebut kondisi sekolah cukup memprihatinkan karena belum mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya pasca peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi beberapa tahun lalu.

BACA JUGA:Raih Kecantikan Kulit Wajah dengan Gunakan Masker Melon, Cek Disini Manfaatnya untuk Wanita

BACA JUGA:Jahe Merah Dapat Diolah Jadi Obat Herbal Alami, Cek Disini Cara Mengolahnya

"Pak Gubernur saya didampingi Wakil Bupati Kaur, Kadisbud Kabupaten Kaur dan Kepsek SMAN 10 Pentagon sudah mengovservasi untuk SMAN 10 Pentagon kedepan. Lalu, yang dihadapi adalah belum adanya sentuhan pembangunan setelah pengambilalihan tupoksi kewenangan, ini sangat memprihatinkan," kata Mian.

Usai melakukan peninjauan, Mian langsung melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Ia berharap agar SMAN 10 Pentagon bisa masuk dalam prioritas pembangunan pendidikan di provinsi.

"Saya hari ini kunjungan kerja di beberapa SMA termasuk Pentagon ini saya sudah menyampaikan dengan pak gubernur saya sedang mencari kesempatan untuk melihat langsung SMAN 10 Pentagon," tambahnya.

BACA JUGA:Inilah Khasiat Jahe Merah untuk Kesehatan, Cakap Redakan Morning Sickness

BACA JUGA:Siapa Sangka Kelompok Orang Ini Dilarang Konsumsi Melinjo, Cek Disini!

Tak hanya itu, Mian menegaskan bahwa dirinya akan mengeluarkan nota dinas secara resmi kepada Gubernur Bengkulu agar SMAN 10 Pentagon dimasukkan ke dalam program pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi.

"Secara tupoksi SMA/SMK itu kewenangan provinsi ternyata memang belum diperhatikan secara serius, ini akan saya keluarkan nota dinas untuk kemudian disampaikan ke pak Gubernur," bebernya.

Sumber: