Gelar Reses, Jonaidi Ajak Masyarakat Benahi Demokrasi dengan Tolak Politik Uang

BENGKULU, BETVNEWS - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, memanfaatkan kegiatan reses masa sidang I tahun 2024 untuk mengajak masyarakat Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu khususnya, untuk bersama-sama membentuk kepemimpinan negara yang diinginkan.

Menurut Jonaidi, SP bahwa Undang-undang telah mengatur, agar rakyat Indonesia bisa mengganti para pemimpin negeri ini setiap 5 tahun sekali.

Sehingga kesempatan Pemilu harus dimanfaatkan agar para pemimpin dan wakil yang dipilih nanti, adalah mereka yang benar-benar memahami dan mampu untuk menjalankan amanah yang telah diberikan.

Masyarakat yang mengikuti kegiatan Reses Jonaidi, SP di Desa Napal Melintang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.--(Sumber Foto: Tim/Betv)

"Jika merasa kecewa dengan yang ada saat ini, Negara telah memberikan kesempatan kepada kita semua, untuk bisa memilih dan menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini 5 tahun ke depan, jadi manfaatkan sebaiknya," pesan Jonaidi, SP.

Dihadapan masyarakat desa Napal Melintang dan sekitarnya, Politisi muda ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa politik uang akan membunuh generasi muda kedepannya.

BACA JUGA:Jonaidi SP Realisasikan Bantuan Alsintan Gratis kepada 30 Poktan di Seluma

Hal ini bukan tanpa alasan, bahwa money politik memang sudah sangat mengakar bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk masuk ke dunia politik, uang memang menjadi penentu.

"Jangan biarkan anak-anak kita yang memiliki kemampuan, namun takut untuk mencoba untuk maju dalam kontestasi politik, karena politik uang yang terus dijadikan sebagai penentu," tegasnya.

BACA JUGA:Membludak! Reses Heri Purwanto Dihadiri Ribuan Masyarakat

Hal senada juga disampaikan Jonaidi, SP di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil, dihadapan masyarakat tersebut dirinya menyampaikan bahwa politik uang selain membunuh generasi muda, juga bisa berdampak pada 5 tahun kedepannya.

"Selain itu, selama 5 tahun kita akan mengalami penyesalan karena telah salah menentukan wakil kita, jadi masyarakat sulit untuk mendapatkan manfaat pembangunan," demikian sampainya.(*)

Sumber: