177 BUMDes di Seluma Belum Serahkan Laporan Tahun 2023, PMD Beri Tenggat Waktu hingga Akhir Maret
Nopetri Elmanto Kepala Dinas PMD Seluma mengatakan, sejauh ini baru ada 5 desa yang telah melakukan rapat anggota tahunan. --(Sumber Foto: Julyan/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma mencatat masih ada 177 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum melakukuan rapat anggota tahunan (RAT) dan belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahun 2023.
"Saat ini ada 177 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Seluma yang belum melakukan Rapat Anggota Terbatas (RAT)," ujarnya.
BACA JUGA:Toko Waralaba di Curup Dibobol Maling, Aksi Pelaku Terekam CCTV
Artinya hingga saat ini masih ada 177 BUMDes yang saat ini belum terlihat progresnya di tahun 2023.
Maka dari itu, Dinas PMD Seluma memberikan tenggat waktu pembuatan laporan capaian BUMDes 2023 paling lambat akhir Maret 2024 ini.
BACA JUGA:Menilik Toleransi antar Agama dalam Tradisi Ogoh-ogoh di Kabupaten Seluma
Nopetri Elmanto Kepala Dinas PMD Seluma mengatakan, sejauh ini baru ada 5 desa yang telah melakukan rapat anggota tahunan. Di antaranya Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan, Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja, Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat, Desa Paluah Terap Kecamatan Ilir Talo, dan Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan.
Meskipun kelima desa telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), namun belum ada laporan resmi secara administrasi.
Kendati begitu dengan melakukan RAT, BUMdes tersebut masih dikatakan aktif.
BACA JUGA:Ramadan 2024 Segera Tiba, Ini 3 Resep Menu Sahur Hari Pertama yang Menyehatkan dan Mudah Dibuat
"Untuk kelima desa yang melakukan RAT berarti BUMDes itu masih aktif. Saat kita masih menunggu laporan administrasi secara resmi. Sedangkan untuk sisanya 177 yang belum melakukan RAT dan laporan administrasi kita kasih tenggat waktu sampai akhir Maret ini, " sampainya.
BACA JUGA:Antusias Jamaah Muhammadiyah di Seluma Laksanakan Tarawih Perdana
Tujuan laporan dari progres BUMDes adalah untuk mengetahui perkembangannya, termasuk apakah masih aktif atau sedang mati suri.
Selain itu, ia menyebut perlu adanya kontrol dari Pemkab atas realisasi BUMDes. Mengingat banyaknya BUMDes bermasalah di Kabupaten Seluma yang menimbulkan kerugian negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: