Tawarkan Wisata Eksklusif, Kawasan Danau Dendam Tak Sudah Dikelola Secara Swasta

BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) BENGKULU merancang Kawasan Wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) untuk menjadi objek Wisata eksklusif dengan melibatkan pihak swasta atau profesional dalam pengelolaannya.

Rencana ini terungkap dalam rapat mengenai konsep pengelolaan wisata DDTS, yang akan dipaparkan dalam FGD II bersama Kementerian PUPR RI.

BACA JUGA:Seleksi CPNS 2024 Pakai Sistem CAT, Pemkot Bengkulu Imbau Masyarakat Jangan Percaya Calo

Sebelumnya, Kementerian PUPR RI meminta Pemprov Bengkulu untuk menyusun konsep pengelolaan kawasan wisata DDTS agar tidak mengalami nasib yang sama seperti kawasan Pasir Putih Pantai Panjang.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R. A. Denni, menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan DDTS bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan, penataan, dan pengawasan aset secara profesional. Setelah penataan kawasan DDTS selesai dibangun oleh Kementerian PUPR RI, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana menggandeng pihak ketiga untuk melanjutkan pengelolaan.

BACA JUGA:UNIB: Sosialisasi Konservasi Penyu dan Pelepasan Tukik Bersama Kelompok Penangkaran Penyu Alun Utara Benteng

"Penting bagi kita untuk menyusun Program Kerja (Proker) pengelolaan DDTS ini. Setelah penataan kawasan selesai, kita harus merumuskan langkah selanjutnya. Kementerian menginginkan kejelasan mengenai arah pengelolaan kawasan ini setelah penataan selesai," ujar R. A. Denni pada Senin, 19 Agustus 2024.

BACA JUGA:Tetap Ngantor di Hari Kerja, Bupati Erwin Hanya Cuti Saat Kampanye

Dalam rencana kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, BUMN, BUMD, dan koperasi.

Sistem pengelolaan kawasan DDTS akan menerapkan tiket berbayar, yang akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur sebagai bagian dari perjanjian kerja sama.

BACA JUGA:Bersinersi dengan Pemerintah Daerah, Kormi Rejang Lebong Jaring Bibit Atlet Fornas 2025

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar, mengatakan bahwa penerapan tiket berbayar juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Target kami adalah meningkatkan PAD melalui penyewaan atau sistem berbayar ini. Rencana selanjutnya akan kami bahas lebih lanjut pada rapat lanjutan tanggal 21," jelas Murlin.

(Ilham)

Sumber: