Pelamar PPPK Nakes Pemprov Bengkulu Belum Ada yang Memenuhi Syarat Jelang 5 Hari Penutupan

BENGKULU, BETVNEWS - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi BENGKULU mendata pelamar Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) BENGKULU tahun 2024 masih minim pendaftar.

Sejak dibuka pendaftaran pada 1 Oktober lalu dan dijadwalkan penutupan pada tinggal 20 Oktober 2024 nanti, bahkan formasi tenaga kesehatan belum ada yang memenuhi syarat (MS), dari 33 pelamar, Sumbit 2 dan belum ada yangTidak Memenuhi syarat.

BACA JUGA:KPU Seluma: Simpatisan Bisa Hadir di Debat Cabup dan Cawabup, Namun Jumlahnya Terbatas

Sementara pelamar pada formasi tenaga pendidik guru pelamar sebanyak 1.149 baru 398 pelamar yang submit,  sedang yang MS 127 pelamar dan 5 pelamar Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Untuk pelamar pada formasi teknis, 1.452 pelamar baru 256 yang submit, MS 76 pelamar dan TMS 10 pelamar.

BACA JUGA:Warga Binduriang Sepakat Dukung Rohidin, Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sektor Pertanian Jadi Bukti

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, menjelaskan bahwa angka pelamar melakukan pendaftaran dalam seleksi PPPK, baik pada posisi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis masih minim.

"Dengan adanya peluang ini, kami berharap masyarakat lebih siap dan memahami proses yang harus dilalui. Kami akan terus memantau perkembangan dan memberikan informasi yang diperlukan," ujar Gunawan, Selasa 15 Oktober 2024.

BACA JUGA:Polres Bengkulu Utara Ringkus Pelaku Asusila Anak di Bawah Umur

Ia mengatakan, agar pelamar yang akan mendaftar untuk lebih teliti dan memahami sebelum daftar. Selain BKD juga terbuka kepada siapa saja honorer yang ingin konsultasi dan menerima apa yang keluhan dalam proses pendaftaran.

"Kita terbuka kepada kawan-kawan yang daftar untuk konsultasi dan koordinasi," ujarnya.

BACA JUGA:Bakal Gelar Kampanye Akbar di Kota Bengkulu dan Rejang Lebong, Romer Targetkan Kemenangan 80 Persen

Pemprov Bengkulu pada tahun 2024 mendapatkan kuota perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 600 formasi. Jumlah ini terdiri dari 400 formasi tenaga pendidikan (guru), 100 formasi tenaga kesehatan, dan 100 formasi tenaga teknis.

"Kami memiliki 600 formasi, sementara tenaga honorer yang ada sekitar 6.000. Ini berarti kami masih kekurangan formasi untuk menuntaskan masalah ini," kata Gunawan Suryadi.

Sumber: