Pengusaha Pertashop Hearing ke DPRD Provinsi Bengkulu Bahas Penurunan PBBKB dan Penertiban Pertamini

Pendangkalan ini dianggap sebagai salah satu kendala utama yang menyebabkan keterlambatan distribusi BBM di Bengkulu.

“Pendangkalan alur ini tidak hanya memperlambat distribusi BBM, tetapi juga berdampak pada kelancaran logistik di Bengkulu secara keseluruhan,” tegas Steven.

BACA JUGA:Wisatawan yang Gunakan Mobil Bak Terbuka Akan Ditindak

BACA JUGA:DPRD Provinsi Sidak RSMY Bengkulu Pasca Penolakan Korban Lakalantas

Steven juga mengusulkan adanya Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pertamina, Polda, pemerintah daerah, dan DPRD.

Tujuannya adalah memastikan keberlangsungan program Pertashop yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pertamina.

“Pertashop adalah program strategis yang bertujuan mendekatkan akses BBM berkualitas kepada masyarakat. Kami berharap ada sinergi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutannya,” tambah Steven.

Dengan lima usulan yang diajukan, HPMPI berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan nyata.

BACA JUGA:Jelang Tutup Tahun, Harga Karet di Seluma Naik Jadi Rp12.000 Per Kilogram

BACA JUGA:Libur Nataru, Objek Wisata Napal Jungur Masih Ditutup Polsek Sukaraja

Steven menegaskan, isu-isu yang diangkat tidak hanya penting bagi keberlangsungan usaha Pertashop, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.

“Kami berharap sinergi antara HPMPI, pemerintah daerah, dan DPRD dapat menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak,” ujar Steven.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan serius.

“Kami memahami pentingnya usulan yang disampaikan HPMPI. Langkah pertama adalah membawa ini ke pembahasan di tingkat komisi dan menggandeng instansi terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujar Sonti Bakara.

BACA JUGA:100 Pengguna Narkoba Direhabilitasi BNN Kota Bengkulu Sepanjang 2024, Didominasi Usia Muda

Sumber: