Beri Jaminan Sosial Pekerja Rentan, Pemkot Bengkulu Jalin Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu, H. Firman Romzi, S.Sos, M.Si.--(Sumber Foto: Jalu/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) BENGKULU akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota BENGKULU, H. Firman Romzi, S.Sos, M.Si.
Firman menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 serta edaran dari Menteri Dalam Negeri, yang mengamanatkan daerah untuk segera menyusun regulasi guna perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
BACA JUGA:Helmi-Mian Ikuti Retret Pembekalan Presiden Prabowo Usai Pelantikan, Berikut Rangkaian Acaranya
"Kami sudah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam waktu dekat, kami akan membahas MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Wali Kota Bengkulu. Proses pembahasan dokumen ini akan dimulai pada 3 Februari mendatang," ujar Firman, Senin 28 Januari 2025.
Menurut Firman, dalam Perwal ini, Pemkot Bengkulu wajib menganggarkan dan melindungi berbagai kelompok pekerja, terutama mereka yang termasuk kategori rentan, seperti:
1.Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemkot Bengkulu
2.Ketua RT dan RW
3.Imam, bilal, dan garim masjid di tingkat kelurahan dan kecamatan, termasuk Masjid Agung At-Taqwa dan Masjid Merah Putih
4.Pekerja rentan, dengan prioritas awal bagi nelayan kecil yang telah terdata oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, berjumlah sekitar 1.700 orang
BACA JUGA:5 Program Prioritas di APBD Bengkulu Selatan 2025, Berikut Rinciannya
Selain itu, pekerja rentan lainnya seperti tukang parkir (jukir), buruh di sektor pergudangan, koperasi pekerja bongkar muat kapal, serta pekerja harian di sektor informal juga diusulkan untuk mendapatkan perlindungan ini.
"Pekerjaan mereka penuh risiko. Misalnya, tukang parkir atau buruh bongkar muat, yang setiap hari bekerja di jalanan dan memiliki potensi kecelakaan tinggi. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," lanjut Firman.
BACA JUGA:Bengkulu Selatan Pertahankan Status Kabupaten Layak Anak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: