KAMMI Geruduk DPRD Provinsi Bengkulu: Suarakan Indonesia Darurat

BENGKULU, BETVNEWS – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu menggelar demonstrasi bertajuk "Indonesia Darurat" dengan menyuarakan sejumlah tuntutan di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat, 25 April 2025.

Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 09.15 WIB, membawa atribut seperti bendera Merah Putih, bendera organisasi, spanduk bertuliskan "Indonesia Darurat", serta berbagai poster, di antaranya bertuliskan "Indonesia Darurat Ekonomi".

Perwakilan massa aksi secara bergiliran menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan nasional, seperti kondisi darurat ekonomi, hukum dan HAM, demokrasi, serta krisis ekologis. Setelah menyampaikan orasi, massa akhirnya diterima oleh Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu di ruang rapat pimpinan.

BACA JUGA:Daftar 25 Kampus UIN Akreditasi Unggul 2025, Cocok Jadi Pilihan UMPTKIN

BACA JUGA:Tips dan Resep Bikin Sayur Kangkung Enak dan Lezat, Cek Lengkapnya di Sini!

Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMMI Provinsi Bengkulu, Adv. Ricki Pratama Putra, S.H., M.H., CPM, CPS, menyatakan bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan terhadap situasi darurat yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari darurat ekonomi, hukum dan HAM, demokrasi, hingga krisis lingkungan.

"Keempat kondisi darurat ini juga terjadi di Bengkulu. Misalnya darurat hukum, di mana petani dikriminalisasi dalam konflik agraria.

Darurat ekonomi terlihat dari banyaknya PHK dan meningkatnya pengangguran, yang terbukti dari membludaknya peserta dalam Job Fair Merah Putih. Sementara itu, kondisi ekologis memburuk akibat aktivitas tambang yang merusak hutan," ujarnya.

BACA JUGA:Antrean Mengular dan Kerap Kosong di SPBU, Pertamina Bengkulu Bantah Kurangi Kuota

BACA JUGA:BBM Langka, Warga Antri! Satu Keluarga di Bengkulu Justru Menimbun Ratusan Liter Pertalite

Ricki juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang tidak satu pun hadir untuk menemui massa aksi.

"Kami sangat kecewa karena tidak satu pun anggota DPRD hadir di kantor untuk menerima aspirasi kami," tegasnya.

Berikut poin-poin tuntutan aksi Indonesia darurat KAMMI Bengkulu :

1. Menuntut Pemerintah Republik Indonesia menghentikan agenda Re-militerisasi sektor publik (pendidikan, kehutanan, pangan, dan lainnya) yang mengancam kedaulatan rakyat dan berpotensi membangun ketegangan hubungan militer dan sipil.

Sumber: