KPU

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Menyetujui 8 Pengajuan Restorative Justice

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Menyetujui 8 Pengajuan Restorative Justice

Jaksa Agung melalui JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, menyetujui 8 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Rabu, 10 Agustus 2022.--(Sumber Foto: Tika/Betv)

Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;

Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar; Pertimbangan sosiologis; Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

(**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: