3 Kali Didemo dalam 4 Bulan, Pemkab Seluma Dikritik soal Komunikasi

BENGKULU, BETVNEWS – Dalam kurun waktu 4 bulan sejak Bupati Seluma Teddy Rahman menjabat, mulai bulan Maret sampai dengan Juni, Pemerintah Kabupaten Seluma sudah 2 kali didemo oleh masyarakat dari berbagai elemen.

Demo pertama dilakukan oleh keluarga kontraktor yang menuntut agar Pemkab menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan fisik tahun anggaran 2024 yang disebut gagal bayar.

Selanjutnya, pada awal Juni, unjuk rasa dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menuntut pencairan Siltap (penghasilan tetap).

Tidak lama kemudian, gelombang ketiga aksi datang dari peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menuntut kejelasan pelaksanaan seleksi tahap II.

BACA JUGA:Pertamina Pasok 47 Ribu Tabung LPG 3 Kg Tambahan ke Bengkulu

BACA JUGA:Kasus ISPA di Seluma Tembus 5.375, Tertinggi di Wilayah Dekat Pabrik CPO dan Karet

Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, menilai rangkaian aksi ini terjadi karena lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

"Aksi demo dilakukan karena kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan Pemkab Seluma. Seperti demo soal seleksi tenaga PPPK tahap II, di mana DPRD meminta agar tenaga honorer siluman dibatalkan. Namun timbul pembatalan seleksi tenaga PPPK tahap II. Seharusnya bisa dibicarakan terlebih dahulu. Undang DPRD ataupun undang pihak terkait. Jangan serta-merta langsung dibatalkan," ujar Waka I DPRD Seluma.

Sementara itu, menyikapi isu pembatalan seleksi PPPK tahap II, Penjabat Sekda Seluma, Deddy Ramdhani, memastikan bahwa seleksi akan tetap dilaksanakan sesuai arahan Bupati.

BACA JUGA:Ditemukan Istri dan Anak Saat Pulang Mudik, Jenazah di Kota Bengkulu Bukan Korban Kriminal

BACA JUGA:Sidang Lanjutan Rohidin Cs, JPU KPK Akan Hadirkan Bupati yang Diduga Terlibat di Tim Pemenangan

"Kalau untuk seleksi tenaga PPP tahap II sudah diputuskan akan digelar. Dalam waktu dekat Panselda akan melaksanakan koordinasi ke Kemenpan dan RB mengenai pelaksanaan dan hal lainnya," pungkasnya.

Sumber: