Keluhan Obat Masih Terjadi, DPRD Bengkulu Selatan Bentuk Pansus Khusus RSUD

BENGKULU, BETVNEWS – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan kembali menjadi sorotan.

DPRD Bengkulu Selatan melalui Komisi 3 menilai masih ada persoalan serius yang perlu dibenahi, terutama terkait ketersediaan obat bagi pasien JKN melalui BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi 3 DPRD Bengkulu Selatan, Iin Setiawan, menyampaikan bahwa dewan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rumah Sakit untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelayanan dan sarana prasarana rumah sakit.

“Sekarang ini memang ada perlakuan khusus dari kami lembaga, salah satunya ada Pansus Rumah Sakit. Tujuannya, kami ingin membenahi semua elemen yang ada di rumah sakit itu,” ujar Iin Setiawan.

BACA JUGA:Ekonomi Bengkulu Tumbuh 4,99 Persen Triwulan II-2025, Capai Rp28,46 Triliun

BACA JUGA:Kulitmu Rentan Terkena Jerawat? Coba Atasi dengan 6 Tips Ini, Salah Satunya Jangan Terlalu Stres

Salah satu fokus utama Pansus adalah soal obat-obatan. Iin menyebut masih ada keluhan dari masyarakat soal resep yang harus ditebus di luar rumah sakit.

Dalam rapat dengar pendapat, pihak RSUD menegaskan bahwa ketersediaan obat telah mencapai 99 persen.

“Hal ini sudah saya pertanyakan dan saya tekankan. Kalau tidak salah, sekitar seminggu yang lalu Direktur Rumah Sakit menjamin 99 persen masyarakat tidak akan dibebani untuk membeli obat di luar,” ungkapnya.

Namun, Iin mengakui tetap ada pengecualian untuk beberapa penyakit langka yang memang tidak masuk dalam cakupan layanan BPJS maupun stok rutin rumah sakit.

BACA JUGA:Ekonomi Bengkulu Ditargetkan Tumbuh 8 Persen, Pansus RPJMD Bahas Kebutuhan Investasi Rp13 Triliun

BACA JUGA:Manfaat Tak Terduga Beras Kencur, Mampu Mengatasi 7 Masalah Kesehatan Ini, Apa Saja?

“Tapi ada catatan khusus untuk penyakit tertentu. Sementara untuk kita di Bengkulu Selatan, obat khusus yang tidak diakomodir oleh BPJS atau rumah sakit itu penyakit langka, dan jarang terjadi kasus seperti itu,” tambahnya.

DPRD meminta masyarakat aktif melapor jika masih ditemukan pelayanan yang tidak sesuai, khususnya jika pasien masih dibebani pembelian obat.

Sumber: