BENGKULU, BETVNEWS - Polda Bengkulu menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) upaya penanganan konflik lahan perkebunan dalam menciptakan stabilitas keamanan di Provinsi Bengkulu jelang Pemilu 2024 pada Selasa 7 November 2023.
Dijelaskan Wadir Intelkam Polda Bengkulu, AKBP Darmawan Dwiharyanto bahwa, saat ini masih ada potensi konflik terkait dengan perkebunan di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya yang dapat berindikasi dengan gangguan kamtibmas terutama jelang pemilu 2024 mendatang.
BACA JUGA:Bawaslu Turunkan Paksa Ratusan Baliho hingga Poster Caleg di Kabupaten Kepahing
Untuk itu dengan melibatkan Stakeholder, Instansi terkait, LSM, Advokat, Perusahaan Perkebunan serta tokoh masyarakat, pihaknya melangsungkan FGD ini guna menggali dan berdiskusi bersama serta memetakan permasalahan yang ada, sekaligus membahas saran dan solusi untuk menekan bahkan menghilangkan potensi konflik yang ada.
"Konflik ini kita tangani tidak dari satu Stakeholder saja, tapi juga Pemerintah Daerah, unsur TNI-Polri, kementerian lembaga terkait, masyarakat sebagai pelaku dan khususnya dari pihak perusahaan. Kita ingin menggali potensinya apa nanti kita akan rumuskan," kata AKBP Darmawan Dwiharyanto.
Ia menambahkan, untuk Konflik ini sendiri hampir rata-rata di 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu yang memiliki lahan perkebunan pasti memiliki konflik, mulai dari permasalahan ketenagakerjaan, lingkungan, internal perusahaan , tapal batas bahkan HGU.
BACA JUGA:KPU: 18 Kotak Suara Pemilu 2024 di Kota Bengkulu Ditemukan Rusak
Kemudian untuk tindak lanjut dari FGD ini sendiri, kesimpulan saran dari hasil diskusi nantinya akan disampaikan kepada masing-masing Stakeholder yang berkaitan dengan masalah perkebunan , untuk menjadi solusi dalam menekan bahkan menyelesaikan konflik.
BACA JUGA:Pemilu 2024, DPD Golkar Provinsi Bengkulu Targetkan 2 Kursi DPR RI
"Kalau target penyelesaian tentunya ada, namun kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Namun demikian sampai saat ini situasi masih kondusif namun potensi ada," lanjutnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setda Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar, mengungkapkan bahwa konflik lahan ini memang menjadi persoalan yang cukup menjadi perhatian, terutama lahan perusahaan yang berbatasan dengan warga setempat.
BACA JUGA:Bupati Pastikan Tahun Depan MPP Seluma Sudah Aktif Layani Warga
Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya FGD ini dapat disimpulkan satu pemahaman agar solusi penanganan konflik ini betul-betul dapat dijadikan prioritas utama, terutama dalam menjaga situasi Kamtibmas dalam proses tahapan Pemilu 2024.
"Kita berharap dengan acara ini dapat sama-sama disimpulkan satu pemahaman, agar penanganan konflik lahan ini bisa kita segerakan untuk menjadi prioritas utama terutama dalam menjaga kondusifitas, ketertiban dan keamanan masyarakat dalam proses tahapan pemilu," kata Murlin Hanizar.
(*)