Berdasarkan rencana awal target operasi PLTP Hululais pada tahun 2025. Tetapi melihat kondisi saat ini pihaknya pesimis namun diharapkan Pemprov Bengkulu aktif membantu untuk terkait aturan yang tidak bisa terpenuhi.
"Kalai target awal 2025 tapi sekarang aturan sehingfa bisa dipastikan. Maknya kami berharap pemerintah bisa membantu menyelesaikan persoalan karena ini jiga akan menguntung pemerintah daerah," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan, pihaknya telah roadshow ke kementerian lembaga termasuk presiden terkiat adanya regulasi tersebur yang mungkin dipenuhi investor.
Namun belum ada solusi, kedepan akan konsultasi dengan Deputi Pencegahan KPK terkait permasalahan regulasi Permenperin No.54 Tahun 2012 tersebut.
"Kami akan konsultasi dengan Deputi Pencegahan KPK, Korsupgahnya, seperti apa solusinya. Karena Kementerian Lembaga yang mengeluarkan regulasi mereka berpegang teguh pada regulasi yang ada," turu Rohidin.
BACA JUGA:UNIVED dan UNIB Berkolaborasi Gelar Kosabangsa di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma
Gubernur berharap pembangunan Investasi PGE Hululais Lebong akan tetap berlanjut. Apalagi saat ini pembangunan sumur uapnya sudah selesai.
"Keberlanjutan Investasi PGE Hulu Lais Lebong yang investasinya kita tau sudah triliunan. Kemudian dari sisi pembangunan sumur uap, energinya sudah selesai dan siap difungsikan, tinggal instalasi pembangkit dan instalasi pembangkit ini terkait regulasi TKDN (Permenperin No.54 Tahun 2012)," tutupnya.
(*)