"Kita harus membangun kesadaran bersama dalam membentuk bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip HAM. Usaha yang mengabaikan HAM dampaknya akan buruk, baik bagi pekerja, masyarakat, maupun lingkungan," jelas Andrieansjah.
BACA JUGA:Dinkes Provinsi Bengkulu Siagakan Tenaga Kesehatan dan Ambulans Masa Mudik Lebaran
Selain itu, pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai Aksi HAM Tahun 2024, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Provinsi Bengkulu, serta Pelaksanan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bengkulu. (*)