Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bengkulu Safnizar, rehabilitasi kawasan, reboisasi, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, mendukung pengembangan kawasan Perhutanan Sosial, yang memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.
“Kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi deforestasi, dan memperbaiki kondisi ekosistem,” kata Safnizar.
BACA JUGA:Nataru, Pemprov Bengkulu Siagakan Alat Berat di Kawasan Rawan Longsor
BACA JUGA:Rosjonsyah: Masyarakat Diminta Lakukan Hal Positif di Malam Pergantian Tahun
Selain itu, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga telah melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan dan praktik pertanian berkelanjutan menjadi bagian integral dari upaya ini.
Dengan strategi yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan, sambil menjaga kesejahteraan masyarakat lokal.
Sementara itu, Adi Junedi, Direktur KKI Warsi, yang merupakan lembaga yang telah ditunjuk Pemprov Bengkulu sebagai lembaga perantara (Lemtara) untuk kegiatan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2, menyebutkan terdapat tiga aspek kegiatan ini, yaitu pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keragaman hayati dan penguatan sumber penghidupan masyarakat.
Untuk mendukung kegiatan ini GCF telah menggelontorkan dana USD 103,8 juta untuk Indonesia yang di kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
BACA JUGA:Target Pemkot Bengkulu 2025, Tiap Kecamatan Miliki Sekolah Lansia
BACA JUGA:Pojok Baca Digital Hadir di MPP Harapan Doa, Warga Kota Bengkulu Dapat Manfaatkan Fasilitas Baru
Dana inilah yang disalurkan kepada provinsi yang sudah dinyatakan mampu mengendalikan deforestasi di wilayahnya.
“Program ini diharapkan dapat memberikan insentif kepada provinsi untuk mengimplementasikan strategi pengurangan emisi di tingkat provinsi,” kata Adi Junedi.
Dalam imlementasi program ini, akan diawasi oleh BPDLH guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kick-off program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk tindakan nyata dalam mitigasi perubahan iklim,” kata Adi.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Imbau PTT Segera Daftar PPPK Tahap Kedua