BENGKULU, BETVNEWS - Guna memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antardaerah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, bersama Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, mengikuti kegiatan retreat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung pada 26–29 Oktober 2025.
BACA JUGA:Realisasi TPG Triwulan III Sebanyak Rp65,83 Miliar, Baru Sasar 5.366 Guru
BACA JUGA:Efisiensi Anggaran, Pemkot Bengkulu Rasionalisasi TPP ASN Hingga 40 Persen
Dalam konteks pemerintahan, retreat merupakan kegiatan pembekalan bagi kepala daerah dan jajarannya sebagai momentum untuk menyatukan perspektif, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.
“Retreat ini sangat penting sebagai wadah memperkuat komunikasi dan memperluas wawasan antarsekda dan kepala Bapperida se-Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional,” ujar Herwan Antoni dengan semangat.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Gelar FGD Program PPSE, Dukung Pengentasan Kemiskinan
BACA JUGA:Momen HUT Provinsi Bengkulu Ke-57, BMA Berikan Gelar Adat Kepada 8 Orang Anak Negeri Bengkulu
Tercatat sebanyak 552 Sekretaris Daerah yang terdiri atas 38 Sekda Provinsi dan 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 552 Kepala Bappeda (38 Kepala Bappeda Provinsi dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota) turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta mengikuti sejumlah diskusi dan sharing session yang membahas berbagai isu strategis, antara lain percepatan pembangunan daerah, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta optimalisasi pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
BACA JUGA:Tipikor Polda Bengkulu Raih Predikat 2 Nasional Kategori Penyelesaian Perkara oleh Mabes Polri
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi dan penyelarasan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.