Dempo Xler Minta Pemprov Tertibkan Kecurangan Penyaluran BBM Subsidi di SPBU

BENGKULU, BETVNEWS - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.IP, M.AP meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk menertibkan kecurangan penyaluran solar di SPBU. Hal ini menyusul masih terjadinya antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di sejumlah SPBU di Bengkulu.

Dempo mengatakan, salah satu penyebab antrian solar di SPBU adalah adanya oknum yang menyalahgunakan solar subsidi. Seperti BBM solar subsidi tidak boleh digunakan untuk kendaraan angkutan tambang maupun perkebunan besar. 

BACA JUGA:Dempo Xler: Keberhasilan Pembangunan Diukur dari RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur

Solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat milik masyarakat umum, maupun untuk transportasi umum. 

"Pemerintah agar menertibkan para pihak-pihak yang suka menimbun dan menyelundupkan solar, terutama aparat-aparat pemerintah yang mengetahui seluk beluk persoalan ini,'' kata Dempo, Senin 27 November 2023.

BACA JUGA:Dempo Xler Nilai Kenaikan UMP Provinsi Bengkulu 2024 Seharusnya 8 hingga 10 Persen

Politisi Partai PAN ini,  meminta pemerintah tegas untuk menertibkan penyaluran solar di SPBU. Jika tidak, penyaluran solar di Bengkulu akan terus menjadi masalah.

"Pemerintah harus tegas dalam menertibkan penyaluran solar di SPBU. Jangan sampai kuota solar subsidi yang sudah dialokasikan untuk masyarakat umum, justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak," ujar Dempo. 

BACA JUGA:Dempo Xler Serap Aspirasi Pemuda, Ada Keluhan Lapangan Kerja hingga Parkir Liar

Dempo juga meminta masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi penyaluran solar di SPBU. Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya kecurangan dalam penyaluran solar.

"Masyarakat juga harus berperan dalam mengawasi penyaluran solar di SPBU. Jika menemukan adanya kecurangan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang," ungkapnya.

BACA JUGA:Dempo Xler Beri Pandangan di Seminar Nasional Paradise FH Unib, DPR Perlu Dibatasi Masa Periode

Kemudian dilanjutkan Dempo Xler,  pemerintah harus cerdas dalam mencari akar masalah. Jika persoalan terkait kuota yang terbatas maka pemerintah daerah harus melobi atau mengusulkan penambahan kuota sejak awal tahun. 

Sumber: