Pentingnya Kepala Daerah yang Peduli dengan Konflik Agraria di Provinsi Bengkulu

BENGKULU, BETVNEWS - Permasalahan konflik agraria di wilayah Provinsi BENGKULU perlu mendapat perhatian serius dari pemimpin daerah terpilih nantinya. Sebab konflik agraria yang terjadi selama ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan struktural di Provinsi BENGKULU.

Hal ini disampaikan oleh pengamat ekonomi Prof. Dr. Kamaludin, S.E, MM sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu (UNIB), Sabtu 25 Mei 2024.

BACA JUGA:Ahmad Kanedi Dukung Komitmen Aisyiyah Majukan Pendidikan Anak Usia Dini se-Provinsi Bengkulu

"Kalau kita lihat tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Bengkulu itu kan berada di wilayah-wilayah pesisir. Dari kaur sampai Mukomuko, meskipun daerah Rejang Lebong, Lebong juga ada kemiskinan tapi berbeda dengan kemiskinan di wilayah pesisir yang lebih sulit penyelsaian masalahnya. Contohnya para petani yang kehilangan lahan akibat konflik dengan perusahaan," kata Prof. Dr. Kamaludin, S.E, MM.  

Tambah Kamaludin, peran pemerintah sangat besar dalam menengahi berbagai konflik tersebut. Sebab pemerintah memiliki kewenangan sebagai regulator peraturan dan perizinan. 

BACA JUGA:Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Trans Enggano Progres Capai 70 Persen

"Tentunya pemerintah daerah diharapkan bisa menengahi berbagai konflik agraria yang terjadi selama ini. Karena Pemda memiliki kewenangan dan peran sebagai regulator perda dan izin-izin usaha yang beredar," tambahnya.

Sebagai informasi, dikutip dari betahita.id dan catatan Walhi, di Provinsi Bengkulu, letusan konflik agraria semuanya disebabkan operasi perusahaan perkebunan dengan setidaknya ada 12 kejadian konflik seluas 9.241 hektare. Dimana korban terdampak mencapai 4.186 KK yang berada di 23 desa di berbagai kabupaten. 

Dari total kejadian konflik tersebut, 11 di antaranya disebabkan oleh operasi perkebunan swasta dengan luas 8.337 hektare dengan korban terdampak sebanyak 4.186 kepala keluarga.

BACA JUGA:Dorong Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur, Gubernur Tanam Padi Gogo di Desa Kahyapu Enggano

Beberapa konflik tersebut antara lain konflik masyarakat petani dengan PT Bio Nusantara Tehnologi, PT Ikahasfram dan PT Riau Agrindo Agung di Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Kemudian konflik masyarakat petani dengan PT Agricinal, PTPN VII, PT Purnawira Dharma Upaya, PT Bimas Raya Sawitindo, PT Sandabi Indah Lestari dan PT Pamor Ganda di Kabupaten Bengkulu Utara. 

BACA JUGA:Program Beasiswa Kuliah Gratis Perangkat Desa Segera Dibuka Pemprov Bengkulu, Tersedia 100 Kuota

Selanjutnya konflik masyarakat petani dengan PT Sandabi Indah Lestari, PT Agri Andalas dan PT Faminglevto Baktiabadi di Kabupaten Seluma.

Sumber: