Gelar Reses, Sri Astuti Gandeng Disnaker dan BPJS Edukasi Warga Soal Jalur TKI hingga Jaminan Kesehatan

BENGKULU, BETVNEWS – Masa reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti, kali ini tampil beda dengan membawa misi edukasi langsung kepada konstituennya di Dapil Kota Bengkulu.

Tidak hanya menyerap aspirasi, politisi perempuan ini turut menghadirkan Disnakertrans dan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu guna menjawab berbagai persoalan krusial di tengah masyarakat.

Dalam forum tersebut, Disnakertrans memaparkan panduan komprehensif mengenai prosedur legal menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Langkah preventif ini diambil guna membentengi warga Bengkulu dari ancaman sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

BACA JUGA:Targetkan 3.100 Ton Beras di Musim Tanam I, Bulog Bengkulu Gerak Cepat Serap Panen Petani

BACA JUGA:Rektor UMB Buka Suara Soal Dugaan Penggelapan Dana Rp800 Juta: Itu Perkara Lama!

“Melalui reses ini, kami ingin masyarakat memahami jalur resmi menjadi PMI agar tidak terjebak praktik ilegal yang berpotensi menimbulkan TPPO,” ujar Sri Astuti.

Sektor layanan kesehatan menjadi isu hangat yang mendominasi jalannya reses. BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu memberikan peringatan keras kepada seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) agar tidak mendiskriminasi pasien BPJS. Ditegaskan bahwa standar pelayanan harus setara dengan pasien umum karena setiap tindakan medis dapat diklaimkan.

Terkait keluhan warga mengenai status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Ricco Anggara, mengklarifikasi bahwa regulasi tersebut berasal dari otoritas pusat.

“Untuk kepesertaan yang ditanggung APBN, kewenangan penonaktifan ada di pusat. Sementara yang dibayarkan melalui APBD Provinsi Bengkulu tetap aktif,” jelas Ricco Anggara.

Ricco memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini mengalokasikan dana fantastis senilai Rp27,2 miliar untuk menjamin 60 ribu jiwa. Menariknya, dari alokasi tersebut masih terdapat ruang kosong atau kuota sekitar 18 ribu peserta yang belum terisi.

BACA JUGA:Buka Pasar Subuh di Jalan Kedondong, Pemkot Bidik PAD Rp4 Miliar dari Parkir

BACA JUGA:Sambut Ramadan 1447 H, Pemkot Bengkulu Salurkan 1.600 Paket Sembako untuk Imam hingga Guru Ngaji

Sebagai solusi atas penonaktifan massal oleh pusat, Pemerintah Daerah diminta segera melakukan langkah diskresi untuk melindungi warga di kelompok ekonomi rentan.

Sumber: