BENGKULU, BETVNEWS - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, SIP., M.AP., menanggapi pidato Presiden Jokowi terkait sosok "Pak Lurah".
DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna istimewa HUT RI ke-78, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Rabu 16 Agustus 2023.--(Sumber Foto: Julyan/BETV)
Dimana Menurut Dempo idiom atau istiah tersebut muncul dari netizen karena khawatir Presiden akan berpihak kepada salah satu Capres tertentu.
BACA JUGA:Dempo Xler: Bonus Demografi Modal Raih Indonesia Emas Lebih Cepat 2030
"Ungkapan tersebut muncul dimedia sosial karena netizen beranggapan bahwa presiden berpihak pada salah satu capres tertentu, Padahal Presiden sebagai penyelengata pemerintahan semestinya bersiap netral di pemilu 2024 mendatang," ujarnya.
BACA JUGA:Paripurna HUT RI, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu: Sinergi Raih Indonesia Emas 2045
Lebih lanjut, Dempo menambahkan bahwa presiden juga tidak boleh mengintervensi institusi partai politik, dan mengkosilidasi parpol-parpol agar lebih condong ke capres tertentu.
BACA JUGA:Paripurna HUT RI Ke-78, Pemkab Mukomuko Minta Semua Elemen Isi Kemerdekaan dengan Pembangunan
"Jangan pula sampai ada penkosolidasian partai partai untuk membentuk koaliai yang mendukung capres tertentu oleh presiden Jokowi," tandasnya.
BACA JUGA:Reses Dempo Xler, Pelajar SMA dan SMK Keluhkan Biaya SPP Tinggi
Sebagai Informasi, Sebelumnya, dalam pidato saat Paripurna istimewa Jokowi mengaku bingung dengan istilah Pak Lurah. Ia sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah ini.
Dan setelah mengetahui bahwa sosok "Pak Lurah" yang dimaksud adalah dirinya.
Maka, Jokowi menjelaskan dirinya bukan Ketum Parpol dan Ketua koalisi partai. Oleh sebab itu, ia tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa Capres dan Cawapres di 2024.
(*)