BENGKULU, BETVNEWS - Program kuliah gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk aparatur desa se-Provinsi Bengkulu tahun 2024 masih menunggu review Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu Siswanto mengatakan, pengumuman kelanjutan seleksi beasiswa aparatur desa untuk angkatan ke-2 tahun 2024 ini, masih menunggu hasil audit dari BPK Perwakilan Bengkulu.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Serahkan Reward untuk Anggota Paskibraka 2023, Segini Nominalnya
"Setelah audit BPK keluar, kemudian apakah tidak masalah terkait regulasi beasiswa aparatur desa ini. Jika tidak masalah maka akan dilanjutkan untuk seleksi angkatan kedua," tutur Siswanto pada Rabu 13 Maret 2024.
BACA JUGA:56 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Seluma Dimutasi, Ini Daftarnya
Ia menjelaskan, direncanakan seleksi angkatan ke-2 dilakukan pada bulan Juni-Juli mendatang melalui Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi yang telah dilakukan kerjasama.
"Jika tidak ada menyalahkan regulasi maka kembali kita buka bulan Juni-Juli untuk angkatan ke-2," ujarnya.
BACA JUGA:Polisi Tetapkan 4 Tersangka Pengaturan Skor Liga 3 PSSI Bengkulu
Lebih lanjut, dikatakan Siswanto, untuk anggaran program Kuliah aparatur desa se-Provinsi Bengkulu telah dimasukan dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar Rp810 juta untuk 100 kuota perangkat desa.
"Anggaran sudah masuk di APBD 2034 sebesar Rp810 juta untuk membiayai UKT semester 1 angkatan ke 2 dan UKT semester 2 dan 3 angkatan pertama," terangnya.
BACA JUGA:10 Pejabat Eselon II Pemkab Rejang Lebong Ikut Uji Kompetensi
Di sisi lain, untuk proses belajar angkatan pertama dari beasiswa aparatur desa berjalan dengan baik, bahkan beberapa mahasiswa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan.
BACA JUGA:Gubernur Rohidin Mersyah Atur Hak Anak Pasca Perceraian Pasangan ASN di Pemprov Bengkulu
Sementara itu, audit BPK Perwakilan Bengkulu terhadap program beasiswa perangkat desa dinilai perlu untuk memastikan tidak persoalan dikemudian hari baik disis regulasi atau anggaran.
Namun jika hasil audit BPK program ini tidak bisa dilanjutkan maka Pemprov Bengkuku akan menghentikan program ini. (*)