BENGKULU, BETVNEWS - Akibat tugas dan kewajiban Anggota DPRD periode tahun 2019-2024 dalam pembahasan APBD Perubahan tak selesai. Berdampak pada reaslisasi anggaran.
Hal ini lantaran DPRD Seluma menargetkan pengesahan APBD Perubahan sebelum pelantikan DPRD terpilih.
Hanya saja pembahasan APBD Perubahan tak sempat dibahas di tingkat Komisi ataupun Banggar.
Sehingga Berujung pada dampak realisasi anggaran dipenghujung tahun 2024 ini.
BACA JUGA:Realisasi Pajak Hiburan Malam di Kota Bengkulu Capai Rp2,2 Miliar, Masih Jauh dari Target
BACA JUGA:Komunitas Usaha Ekonomi Kreatif Bengkulu Gelar Parade Ekraf, Dorong Pengembangan Produk Lokal
Hadianto Sekda kabupaten Seluma mengatakan, untuk pengesehan APBD P tahu 2024, Pemkab Seluma aka melakukan koordinasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan angaran di penghujung tahun yang tertuang dalam APBD Perubahan.
"Karena APBD Perubahan tahun 2024 belum sempat dibahas tingkat komisi atau Banggar oleh DPRD sebelumnya, maka kita akan berkoordinasi ke Kemendagari. Yang jelas akan menggunakan Peraturan Kepala Daerah(Perkada) dengan tidak menambah platform anggaran dan mengacu pada anggaran sebelumnya," kata Hadianto, Jumat 30 Agustus 2024.
BACA JUGA:7 Fakta Menarik Buah Markisa yang Jarang Diketahui, Tidak Hanya Baik untuk Kesehatan
Lanjut Sekda, pengesahan APBD Perubahan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ini mengacu pada pada APBD murni, sehingga tidak ada kegiatan baru atau penambahan dan pembukaan rekening baru pada kegiatan OPD.
"Kalau menggunakan Perkada ini mengacu pada APBD murni jadi tidak pada penambahan dan pembukaan rekening baru pada kegiatan di OPD. Kalau pergeseran tidak masalah," sampainya.
BACA JUGA:Bacakada se-Provinsi Bengkulu Jalani Tes Kesehatan Jasmani hingga Narkoba, Terpusat di RSMY Bengkulu
BACA JUGA:Rohidin-Meriani Jalani Pemeriksaan Kesehatan sebagai Bakal Cagub dan Cawagub di RSMY Bengkulu