Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu, Heri Ipzan, mengungkapkan bahwa ketidakpercayaan terhadap Ketua dan Sekretaris DPD PPP Provinsi Bengkulu muncul akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun sumbangan anggota legislatif.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Klaim BPRS Fadhilah Sehat dan Berkinerja Baik
BACA JUGA:Polda Bengkulu Turunkan 3.933 Personel Amankan Tahapan Pemungutan Suara di Pilkada Serentak
“Ketidakpercayaan ini timbul karena tidak adanya transparansi mengenai penggunaan keuangan, baik dari pemerintah maupun sumbangan anggota legislatif,” ujar Heri.
Selain masalah keuangan, konflik internal juga dipicu oleh ketidakpatuhan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk penggantian pengurus yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui rapat partai.
"Penggantian pengurus tanpa mengikuti mekanisme yang benar juga menjadi persoalan," tambah Heri.
Heri juga menjelaskan bahwa perwakilan kader telah menyampaikan masalah ini kepada DPP PPP dan bertemu langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.
BACA JUGA:PLN Tais Bersama TNI Jaga Keandalan Pasokan Listrik di Kabupaten Seluma
BACA JUGA:Dijanjikan Anaknya Lolos Polisi, Warga Bengkulu Ditipu Teman Kantor Ratusan Juta Rupiah
Mereka berharap DPP dapat memberikan sanksi tegas kepada Ketua dan Sekretaris DPD PPP Provinsi Bengkulu.
“Kami berharap DPP dapat memberikan sanksi tegas kepada Ketua dan Sekretaris DPD PPP Provinsi Bengkulu,” tegas Heri.