2. Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat, melalui kampanye masif mengenai pentingnya gizi.
3. Konvergensi Intervensi Spesifik dan Sensitif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
4. Ketahanan Pangan dan Gizi, untuk memastikan ketersediaan sumber gizi yang memadai.
5. Sistem Data Informasi, Riset, dan Inovasi, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
BACA JUGA:Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda di Bengkulu Turun Rp617,5 Miliar
Redhwan juga menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dilakukan dengan profesionalisme tinggi dan selalu mengacu pada aturan yang berlaku.
Pemerintah menetapkan persoalan stunting sebagai salah satu agenda utama pembangunan nasional. Redhwan mengingatkan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga kemampuan mental dan prestasi belajar.
“Kemampuan belajar yang rendah akibat stunting bisa memengaruhi masa depan anak, bahkan hingga kehidupan sosial dan ekonominya di masa depan,” tuturnya.
BACA JUGA:Diskominfotik Provinsi Bengkulu Studi Tiru ke Bali untuk Penguatan Publikasi dan Digitalisasi
Sebagai tambahan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, dengan ciri tinggi badan di bawah standar usia.
Dengan upaya terkoordinasi dan strategi yang terencana, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis dapat menurunkan prevalensi stunting, memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.
(ADV)