BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengalokasi anggaran sebesar Rp167 miliar untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menerangkan anggaran tersebut mencakup seluruh daerah di Bengkulu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal terutama masyarakat miskin.
"Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat Bengkulu dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif," ujar Helmi.
BACA JUGA:Respons Keluhan Warga, Gubernur Helmi Tekan Saldo Minimum Bank Bengkulu
Helmi menyebutkan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan tersebut cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), tanpa harus repot mengurus berbagai dokumen tambahan.
Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta kontribusi dari pemerintah kota dan kabupaten se-Bengkulu.
"Insya Allah biaya tersebut akan ditanggung sepenuhnya gratis," ujarnya.
BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan: Anak Nakal Akan Dibina Lewat Pelatihan Displin Militer
BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Pastikan Sirkuit Dibangun Tahun Ini, Lokasinya Sudah Ditentukan
Helmi berharap tidak ada lagi warga Bengkulu yang terhambat mendapatkan pelayanan kesehatan karena biaya atau kendala dokumen.
"Jika ada yang mengalami kesulitan atau penolakan dalam proses ini, silakan langsung sampaikan kepada kami," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Moh Redhwan Arif, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menutup semua kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin yang selama ini menjadi fokus utama program jaminan kesehatan.
“Dengan anggaran sebesar 167 miliar rupiah, kami memastikan bahwa seluruh masyarakat Bengkulu, khususnya yang berstatus ekonomi rendah, terlayani dengan baik oleh BPJS Kesehatan. Tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan layanan,” ujarnya
BACA JUGA:Dies Natalis ke-43, Gubernur Helmi Hasan Terpilih sebagai Ketua IKAL Unib 2025–2030