BENGKULU, BETVNEWS - Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Maritim (Forkam), Ir. H. Marwan S Ramis menyebutkan sedikitnya 4.500 pekerja kehilangan pemasukan akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
“Ada dampak positif dan ada dampak negatif, jika berbicara dampak positifnya, akibat pendangkalan seluruh mata sadar bahwa pelabuhan memiliki peran yang sangat kuat bagi kekuatan ekonomi,” ujarnya.
Pertama dampak negatif dari pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, Marwan tidak hanya menjelaskan secara detail kerugian nominal, melainkan kerugian inmateril.
Seperti, sebanyak 4.500 pekerja yang mengantungkan kebutuhan keluarga pada aktivitas pelabuhan sudah tidak memiliki pemasukan.
BACA JUGA:14 Peserta Selkom PPPK Tahap II Pemprov Bengkulu Gugur, Ini Penyebabnya
BACA JUGA:Ombudsman Soroti Polemik Penerapan Opsen Pajak Kendaraan di Bengkulu
Ia menyebutkan pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan secara langsung di area pelabuhan jika normal seperti buruh bongkar muat, supir, pengawas, mandor dan berbagai profesi lainnya yang mengalami krisis perekonomian akibat berhentinya operasi kapal pada Pelabuhan Pulau Baai.
“4.500 orang itu yang berada di Pelabuhan saja, belum lagi pekerja di tambang, di CPO, dan di kebun sawit,” terangnya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa perusahaan CPO banyak menelan kerugian akibat pendangkalan tersebut, seperti biaya kontrak kapal yang terus berjalan meskipun tidak dapat berktivitas keluar masuk CPO ke luar daerah.
BACA JUGA:Harga Cabai Anjlok di Seluma, Ayam Potong Justru Melambung
BACA JUGA:3 Gerakan Olahrga yang Jadi Pilihan untuk Mengeceilkan Perut secara Alami, Auto Bye-bye Perut Buncit
“Kita sudah kontrak, tapi kondisi seperti apa? tidak bisa keluar masukkan? Jelas disitu kita sudah rugi,” terangnya.
Marwan membeberkan kondisi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai tersebut sudah terjadi sejak 1 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2024 lalu, sudah berbagai upaya yang dilakukan antara Pemerintah Daerah (Pemda), PT Pelindo dan Asosiasi Perusahaan.
Namun hingga kondisi kian parah belum menemukan titik terang, sehingga beberapa kurun waktu terakhir Pemprov Bengkulu yang terus berupaya berkoordinasi ditingkat nasional menemukan sebuah solusi yang dimana PT Pelindo diperintahkam untuk menyeleasikan permasalahan tersebut dengan total anggaran Rp1 triliun untuk perbaikan Pelabuhan Pulau Baai secara besar-besaran.