Psikologi Anak Terguncang, Wali Murid Minta Kebijakan Tetap Sekolah di SMAN 5 Kota Bengkulu

“Kalau memang tidak diterima, mengapa kami diminta daftar ulang dan ikut proses belajar selama sebulan. Sekarang tiba-tiba dibilang tidak masuk Dapodik,” ujar wali murid lainnya.

BACA JUGA:DKP Bengkulu Selatan Perluas Program Budikdamber, Total 92 Warga Jadi Penerima

Sementara itu, Kepala SMAN 5 Kota Bengkulu, Bihanudin, mengakui adanya kesalahan teknis dari operator dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Salah satunya karena adanya instruksi kepada siswa cadangan untuk melakukan daftar ulang.

“Itu bukan instruksi resmi dari sekolah. Ini murni kesalahan teknis akibat banyaknya masyarakat yang menemui operator. Tidak ada komunikasi yang disengaja untuk menyesatkan, apalagi terkait dugaan mahar,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, meminta 42 wali murid menyerahkan data lengkap anak masing-masing. Data tersebut akan dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Komisi IV.

BACA JUGA:DPRD Seluma Prihatin, Murid SDN 98 Harus Perbaiki Jalan Rusak yang Jadi Tugas Pemerintah

“Posko pengaduan ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah akan ditempatkan di posko itu,” jelas Usin usai hearing dengan perwakilan wali murid, Dikbud, dan pihak SMAN 5 Kota Bengkulu.

Komisi IV juga menginstruksikan pihak sekolah dan Dikbud Provinsi untuk menyisir sekolah-sekolah di Kota Bengkulu yang masih memiliki kuota Dapodik.

“Dikbud wajib mendistribusikan 42 siswa tersebut ke sekolah terdekat tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun siswa yang tidak bersekolah. Kami juga akan membuat surat rekomendasi ke Gubernur,” tegas Usin.

Ia menambahkan, kekisruhan ini bermula karena proses penerimaan dilakukan oleh panitia PPDB yang diketuai operator sekolah, Safril, saat kepala sekolah berhalangan karena sakit.

BACA JUGA:Waspada! Maling Kos di Bengkulu Ketuk Pintu dan Matikan Listrik untuk Pancing Korban

“Kesalahan panitia adalah memberikan harapan kepada siswa daftar tunggu dengan menyuruh daftar ulang. Bahkan mereka ikut MPLS. Kalau memang tidak bisa diterima, harusnya tegas sejak awal,” sesalnya.

Terkait dugaan adanya mahar untuk masuk sekolah, Usin menyebut pihak sekolah sudah dikonfrontir dan membantah tuduhan tersebut.

“Setelah kami konfirmasi, tidak ada bukti adanya mahar. Semua pihak menolak tuduhan itu,” pungkasnya.

Sumber: