Pembangunan Irigasi Air Tanah di Seluma, Jonaidi: Tahun Ini Kita Dorong untuk Dianggarkan

BENGKULU, BETVNEWS - Sejak musim kemarau berkepanjangan selama beberapa bulan belakangan, menjadi trauma tersendiri bagi para petani untuk menanam padi di area persawahan. 

Untuk menghindari kekeringan berkepanjangan di tahun selanjutnya, para petani menginginkan adanya irgasi tanah dari irigasi induk ke area persawahan lahan tadah hujan terutama yang berada di Desa Karang Dapo.

BACA JUGA:Jonaidi SP, MM: Pemerintah Harus Hadir dan Konsisten dengan Progres Pertanian

Pasalnya irigasi induk yang dibuat oleh pihak Balai Sungai Sumatera VII sejak zaman Suharto tidak mengaliri secara maksimal ke area persawahan tadah hujan yang berada di wilayah alas kiri maupun alas kanan. 

Akibat tidak adanya irigasi tanah mengakibatkan ratusan hektar area persawahan sejak terjadinya kemarau, petani yang berada di desa Karang Dapo tidak melakukan penanaman hingga gagal tanam yang seharusnya para petani sudah dapat menghasilkan puluhan ton padi sawah. 

BACA JUGA:Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Nataru, Jonaidi SP Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Stok Bahan Pokok

Berkaitan hal tersebut, turut mendapat respon dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP, MM yang menerangkan bahwa persoalan lahan tadah hujan ini yakni kekeringan yang cukup berkepanjangan. Selain pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Balai Sungai Sumatera VII, pihaknya menginginkan adanya irigasi air tanah. 

Menurutnya, irigasi air tanah salah satu solusi bagi lahan tadah hujan yang perlu diterapkan di desa Karang Dapo Kabupaten Seluma, sehingga dirinya meminta Dinas terkait terutama Dinas TPHP untuk melakukan pendataan area lahan serta jumlah kebutuhan pompa air irigasi tanah.

Selain itu, pendataan juga bisa dilakukan petani melalui kelompok tani terlebih dahulu mengusulkan kebutuhan untuk pompa irigasi air tanah dengan kebutuhan luasan area lahan. 

BACA JUGA:Petani di Seluma Minta Pembangunan Irigasi Tanah, Jonaidi: Kita Akan Pastikan Regulasi Untuk Realisasi

"Irigasi air tanah ini merupakan hal yang baru, sehingga kita menginginkan Dinas TPHP segera merancang usulan tersebut untuk kebutuhannya, dan kita selaku legislatif untuk dilihat dulu mata kegiatannya apakah ini bisa dilakukan langsung di Dinas TPHP atau melalui Dinas PUPR karena selain pengadaan pompa air tentu ada kegiatan fisiknya. Dimana realisasi paling cepat di tahun 2024 ini," terang Jonaidi, Minggu 3 Maret 2024.

Sementara itu, Jonaidi juga siap memperjuangkan anggaran untuk pengadaan irigasi air tanah jika Gubernur minim anggaran maka melalui anggaran dewan kita tambah untuk pengadaan irigasi air tanah. Dengan harapan tidak ada lagi kita yang menanam padi, kita yang memanen namun kita masih mengkonsumsi beras dolog yang berasal dari negara luar.

"Kita harapkan tidak ada lagi petani yang menanam padi dan memanen padi malah mengkonsumsi beras dolog dari luar negeri," tambah Jonaidi. 

Sumber: