Pengamat Politik Ungkap Pilkada di Bengkulu Berpotensi Ditunggangi Oligarki

BENGKULU, BETVNEWS - Pengamat Politik UNIB sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Fisip UNIB, Delfan Eko Putra mengatakan, bahwa oligarki berpotensi menunggangi Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) di Bengkulu, baik itu di Pemilhan Walikota (Pilwakot) Bengkulu maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Bengkulu.

Oligarki didefinisikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan mengendalikan arah dan laju penguasaan sumber penghidupan.

Hal ini dikarenakan Provinsi Bengkulu memiliki potensi kekayaan alam dan lokasi strategis perdagangan yang menjadi incaran banyak orang. 

BACA JUGA:Tembok Belakang Rumah Warga Bumi Ayu Ambruk Setelah Hujan Deras

Provinsi Bengkulu memiliki SDA yang terbilang lengkap, mulai dari emas hijau (CPO), emas hitam (batu bara), dan emas logam mulia, lalu potensi sektor pariwisata yang juga belum banyak dieksplor.

Belum lagi ditunjang lokasi Kota Bengkulu yang strategis sebagai jalur perdagangan di Pantai Barat Sumatera.

Sebab penguasaan pelabuhan, jalan raya, Logistic, dan shipping menjadi hal yang penting serta mutlak guna pastikan layanan dan melindungi keberlangsungan usahanya di Kota Bengkulu kedepan.

BACA JUGA:Dukung Dempo Maju Pilgub Jalur Independen, Relawan Sebarkan Spanduk Bertuliskan Koalisi Bersama Rakyat

"Ini asumsi saya, dimanapun pasti akan ada orang yang membantu pendanaan dalam Pilkada, pasti itu. Cuma besarannya itu yang kita tidak akan tahu. dia (oligarki,red) akan maju sendiri atau dia akan mendorong orang lain yang siap dia danai di Pilkada. Hal inilah yang dikhawatirkan nanti akan membuat sistem oligarki atau sekelompok orang yang bisa mengarahkan atau menyetir pemerintahan. Bahkan juga bisa ikut serta perumusan peraturan daerah karena bisa mengendalikan Walikota atau Gubernur," kata Delfan Eko Putra, Rabu 7 Mei 2024.

BACA JUGA:Kantor PLN Bintuhan Kaur Digeruduk Massa, Warga: Listrik Padam Terus!

Tambah Delfan, hal ini dimungkinkan sebab sistem politik di Indonesia menganut sistem demokrasi terbuka. Sehingga sangat dimungkinkan dan legal untuk setiap orang mengikuti konstenatsi politik seperti Pilkada.

Penyebab lainnya ialah biaya atau cost politik di Indonesia yang relatif mahal, sehingga para Calon Kepala Daerah (Cakada) diharuskan memiliki pendanaan yang cukup. Baik itu Cakada dari jalur independen maupun jalur partai politik berpotensi ditunggangi oligarki.

BACA JUGA:Razia Pajak Kendaraan di Kepahiang, Polisi Amankan Mobil Bodong

Hal ini menjadi penyebab bagaimana seorang Cakada yang profesional dan berniat baik akhirnya kalah oleh Cakada yang disokong dana oleh oligarki.

Sumber: