Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Dijabat Yudi Karsa

BENGKULU, BETVNEWS - Gubernur BENGKULU, Rohidin Mersyah menunjuk Yudi Karsa sebagai pelaksana tugas atau Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi BENGKULU yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru setelah pemecahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sementara jabatan Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu tetap Haryadi, yang juga telah dilakukan pengukuhan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri beberapa waktu lalu. 

BACA JUGA:Aksi Pemalakan Sekelompok Pemuda Bawa Sajam di Pantai Panjang, Pedagang Minta Kepolisian Patroli Rutin

Perubahan nomenklatur OPD di lingkup Pemprov Bengkulu membuat beberap OPD mengalami perubahan nama dan kewenangan.

Sekda Isnan Fajri mengatakan, untuk OPD baru tersebut saat ini sudah menjalankan tugas di kantor yang dulunya menjadi ruangan bidang pendapatan saat BPKD Provinsi Bengkulu belum terjadi pemecahan OPD.

BACA JUGA:RSUD Tais Tangani 372 Kasus DBD Sepanjang Januari-September

''Sudah berkantor, di ruang pendapatan yang ada dekat Samsat di Air Sebakul Kota Bengkulu,'' ujar Isnan.

BACA JUGA:Yayasan Generasi Rabbani Gelar Talkshow Pengadaban Wujudkan Generasi Emas

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi menambahkan, selain pimpinan OPD, untuk jabatan pada posisi penting seperti sekretaris, bendahara dan lainnya, ia menyebut sudah diisi dan sebelumnya memang sudah ada orangnya.

''Iya untuk sekretaris dan lainnya sudah ada orangnya yang mengisi,'' singkat Gunawan.

BACA JUGA:Lokasi Gelap Disinyalir Jadi Tempat Kumpul Geng Motor, Warga Minta Pemerintah Pasang Penerangan Jalan

Dengan telah di isinya pejabat OPD baru ini, tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi (Tupoksi) OPD tersebut dalam mendukung pemerintahan yang ada di Pemprov Bengkulu dapat berjalan dengan baik. 

Keberadaan Bapenda Provinsi Bengkulu ini memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama dalam melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diberlakukan.

(Ilham) 

Sumber: