Debat Kedua Pilgub Bengkulu: Rohidin dan Helmi Dominan Paparkan Kebijakan Saat Menjabat Kepala Daerah

BACA JUGA:Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tekankan Netralitas Jaksa dalam Pilkada 2024

Kedua paslon gubernur dan wakil gubernur tidak menjawab kebijakan afirmatif untuk kaum marginal. 

Pada sesi pertanyaan mengenai teknologi informasi dan upaya menangkal hoax yang dapat membingungkan masyarakat, Rohidin mengatakan bahwa salah satu langkah yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah blank spot di daerah, yang telah ia tangani dalam tiga tahun terakhir.

Untuk masalah hoax, ia mendukung kebijakan pusat dalam membatasi informasi di media sosial.

"Di negara maju, sudah ada pembatasan informasi di media sosial, dan kami mendukung kebijakan pusat untuk melakukan pembatasan tersebut," ungkapnya.

BACA JUGA:Rohidin Ajak Generasi Muda Jadikan Perjuangan Pahlawan Bengkulu Sebagai Sumber Inspirasi

Mian menekankan pentingnya pendidikan sejak dini di keluarga untuk menghindarkan anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi.

Helmi kembali mengungkit program elpiji gratis yang dijalankan oleh Rohidin. Ia mengatakan, meskipun program tersebut diungkapkan dengan pantun yang indah, kenyataannya ketika ia keliling desa-desa, masyarakat tidak menerima bantuan elpiji 3 kg tersebut.

Rohidin menjelaskan bahwa ia telah merealisasikan 18 program prioritas, termasuk distribusi elpiji 3 kg, meskipun tidak semua masyarakat dapat menerimanya secara maksimal karena terhambat oleh pandemi COVID-19. 

BACA JUGA:Polda Bengkulu Turunkan 400 Personel Amankan Debat Kedua Pilgub

"Beasiswa gratis, pembangunan stadion mini, dan pembagian alat pertanian (Alsintan) sudah dilaksanakan di setiap kabupaten/kota, meskipun terbatas karena dampak pandemi," jelas Rohidin.

Terkait pelayanan publik yang efisien dan berkeadilan, Helmi menyarankan agar pemerintah memberikan nomor WhatsApp (WA) kepada masyarakat untuk memudahkan koordinasi terkait masalah pelayanan. Ia juga akan mengadakan siaran langsung di media sosial untuk melayani masyarakat secara langsung.

BACA JUGA:1.446 Guru Belum Terima TPG Triwulan III Akibat Terlambat Input Data Dapodik

Mian mengusulkan sistem berbasis elektronik yang terintegrasi dengan MPP (Mall Pelayanan Publik) untuk mencegah penyimpangan. Ia juga mengingatkan agar transparansi anggaran dapat diakses melalui website, serta memberikan penghargaan bagi ASN yang berkinerja baik.

Rohidin menanggapi bahwa di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mendapatkan penilaian tinggi dari Ombudsman terkait pelayanan publik. Ia juga menyebutkan bahwa sejak memiliki nomor ponsel yang tidak pernah diganti, masyarakat Bengkulu dapat menghubungi dirinya kapan saja untuk menyampaikan keluhan.

Sumber: