Besaran Biaya Suket di RSUD Bengkulu Tengah Dikritik Dewan, Sutan Muklis: Memberatkan Masyarakat

BENGKULU, BETVNEWS - Biaya pengurusan dokumen untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menuai kritik dari anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) BENGKULU Tengah.

Hal ini lantaran tingginya biaya administrasi yang dinilai memberatkan masyarakat.

Disampaikan Anggota Komisi 1 DPRD Bengkulu Tengah, Sutan Muklis bahwa dirinya juga meninjau dasar hukum pungutan. Mengingat banyak masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak memihak pada mereka.

Sutan Muklis mengungkapkan bahwa peserta seleksi PPPK harus mengeluarkan biaya hingga Rp520.000 hingga Rp790.000 untuk mengurus dokumen seperti tes kesehatan dan surat keterangan bebas narkoba.

BACA JUGA:Peralatan dan SDM Jadi Alasan Pelayanan Rumah Sakit di Bengkulu Tidak Maksimal ke Masyarakat

BACA JUGA:Mirin Najib Mantan Kabag Hukum Pemda Seluma Diperiksa Kejari Terkait Kasus Pembebasan Lahan

Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang hanya mematok Rp270.000 untuk layanan serupa.

“Jelas memberatkan masyarakat, terutama bagi honorer yang memiliki pendapatan rendah. Kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak merugikan rakyat kecil,” ujar Muklis.

Muklis menegaskan, pelayanan publik seharusnya memberikan kemudahan, bukan justru menambah beban masyarakat.

Terlebih lagi, kebijakan terkait biaya pelayanan ini harus memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).

BACA JUGA:Pimpin Sertijab PJU dan Kapolres/ta, Ini Pesan Kapolda Bengkulu

BACA JUGA:1.054 Guru di Seluma Belum Terima Gaji 13, 14 dan Tamsil, Dikbud: Tunggu Pergeseran Anggaran

Tingginya biaya pengurusan dokumen menjadi beban berat, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Muklis menjelaskan, banyak peserta PPPK yang harus mengeluarkan lebih dari setengah juta rupiah hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Sumber: