Bapenda Kota Bengkulu Targetkan PAD dari PBB 2025 Rp35 Miliar, Ini Pertimbangannya

BENGKULU, BETVNEWS - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota BENGKULU menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2024 sebesar Rp35 miliar. Target ini disampaikan langsung oleh Kepala Bapenda Kota BENGKULU, Dr. Nurlia Dewi, SH, MH.

"Target PBB tahun ini sebesar Rp35 miliar," ujar Nurlia Dewi.

Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp44 miliar. Sementara itu, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bapenda menargetkan Rp20 miliar.

BACA JUGA:Pengusaha Pertashop Optimis Gubernur Baru Mampu Atasi Permasalahan Distribusi BBM di Bengkulu

Lebih lanjut, Nurlia Dewi menjelaskan bahwa angka Rp35 miliar tersebut bukan hanya berasal dari pajak tahun ini, tetapi juga mencakup tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau kita hitung PBB tahun ini saja, sebenarnya angkanya sekitar Rp23 miliar hingga Rp25 miliar. Sisanya Rp10 miliar merupakan asumsi dari penagihan pajak terutang yang belum terbayarkan dari tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

BACA JUGA:Jalan Berlubang di Simpang Sekip Ancam Keselamatan Pengendara, Pemerintah Diminta Segera Perbaiki

Ia menambahkan bahwa terdapat potensi tambahan dari bangunan baru yang sebelumnya hanya berupa lahan kosong. Dengan perkembangan pembangunan di Kota Bengkulu, lahan-lahan yang dulunya kosong kini telah dibangun, sehingga nilai pajaknya meningkat.

"Maka dari itu, target dinaikkan menjadi Rp35 miliar. Kita juga memperhitungkan wajib pajak yang belum membayar di tahun 2023 agar mereka melunasi di tahun ini. Jadi, angka tersebut muncul dari perhitungan pajak tahun berjalan ditambah dengan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya," lanjutnya.

BACA JUGA:Pengumuman Hasil Seleksi PHD Provinsi Bengkulu Keluar, Ini Nama-Namanya

Bapenda Kota Bengkulu optimistis bahwa target ini dapat tercapai dengan upaya intensif dalam penagihan pajak serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

"Kita akan terus melakukan sosialisasi dan mengoptimalkan strategi penagihan agar realisasi PAD dari PBB bisa sesuai dengan target," pungkas Nurlia Dewi.

(Jalu)

Sumber: