Helmi Hasan Instruksikan Inspektorat Audit Iuran Komite Sekolah Usai Dapat Laporan Wali Murid dari Medsos

BENGKULU,BETVNEWS - Gubernur BENGKULU, Helmi Hasan, menegaskan komitmennya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

Setelah menerima berbagai keluhan masyarakat melalui WhatsApp dan TikTok, ia menginstruksikan Inspektorat Provinsi serta kabupaten/kota untuk mengaudit penggunaan dana komite dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu dan BPJN Bahas Prioritas Pembangunan Jalan Tahun 2025

Langkah ini bertujuan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan pendidikan serta mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan. 

Helmi menegaskan, jika ditemukan kekurangan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, maka kebutuhan tersebut akan diakomodasi dalam APBD.

BACA JUGA:Gusnan Sebut Jalin Komunikasi dengan Tokoh untuk Diusung dalam Pilkada Ulang Bengkulu Selatan

Sebaliknya, jika terjadi penyalahgunaan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

"Jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, akan kita masukkan ke dalam APBD. Namun, jika ada indikasi penyalahgunaan, maka akan ada konsekuensi serius," ujar Helmi Hasan dari Magelang, Jawa Tengah, di sela kegiatan retret kepala daerah, Selasa 25 Februari 2025.

BACA JUGA:Rugikan Negara Hingga Rp193,7 Triliun, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PT Pertamina

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada siswa yang dilarang mengikuti ujian hanya karena belum membayar dana komite atau biaya lainnya.

"Hak siswa untuk belajar dan mengikuti ujian tidak boleh dikorbankan hanya karena alasan administrasi. Pemerintah telah melarang segala bentuk pungutan yang membebani orang tua," tegasnya.

BACA JUGA:Oknum Sekdes di Bengkulu Tengah Dilaporkan ke Polisi, Gadai Mobil Rental

Gubernur juga meminta Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti instruksi ini dengan serius.

Dengan audit yang transparan, diharapkan sistem pendidikan di Bengkulu menjadi lebih adil dan bebas dari praktik yang merugikan siswa serta orang tua.

Sumber: