Pendapat Hukum Akademisi UMB terhadap RUU KUHAP

BENGKULU, BETVNEWS - Rencana terhadap Revisi RUU KUHAP yang mengusung asas dominus litis menurut saya ketentuan tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia jika tidak dirumuskan dengan baik dan bijak.

Menurut saya, hendaknya perumusan terhadap RUU KUHAP yang baru harus melibatkan Stakeholder yakni pihak-pihak yang berkepentingan seperti; Akademisi, praktisi Hukum, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Selain itu, hendaknya harus adanya kajian yang mendalam terhadap kelemahan-kelemahan KUHAP yang lama juga dilihat dan apakah sudah tidak relevan lagi, sehingga akan menjadi bahan evaluasi dalam rancangan Undang-undang KUHAP yang baru tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baru nantinya.

BACA JUGA:BMH Bengkulu Salurkan 80 Paket Buka Puasa untuk Santri Penghafal Al-Qur'an

Jika kewenangan diberikan kepada salah satu penegak hukum yang semakin besar, maka akan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik interes serta akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan para penegak hukum nantinya seperti Kewenangan kepolisian, kewenangan kejaksaan, serta kehakiman nantinya.

Sebab ketiga lembaga penegak hukum ini seharusnya bekerja saling terkoordinasi dan saling mengawasi untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan transparan. 

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu dan Pemkot Kolaborasi Perbaiki Drainase untuk Atasi Banjir

Jika kewenangan terpusat kepada satu lembaga penegak hukum, maka check and balance dalam penegakan hukum di Indonesia akan terganggu. Sehingga tidak akan menutup kemungkinan akan timbulnya celah Abuse of power dan akan merusak sistem peradilan di Indonesia.

Selain itu, perlu dievalusi terhadap kelemahan-kelemahan KUHAP yang lama untuk menciptakan undang-undang yang lebih baik yang dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia nantinya, sehingga penegakan hukum dapat sesuai yang diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan baru dalam praktik penegakan hukum di Indonesia nantinya.

BACA JUGA:Paparkan Visi Misi, Bupati Teddy Rahman Komitmen Wujudkan Seluma Emas Berlian

Terhadap RUU KUHAP ini diharapkan hendaknya akan dapat menghasilkan peraturan yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang lebih responsif, sehingga antara para penegak hukum nantinya dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam proses penegakan hukum peradilan pidana, sehingga akan menciptakan keadilan dan menjaga kewenangan antar lembaga penegak hukum di Indonesia.

Artikel ini dibuat oleh Oleh Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M, Dosen FH UMB dan Praktisi Hukum.

Sumber: