Harga BBM Melambung, Pemprov Bengkulu Larang Kendaraan Dinas Pakai Subsidi dan Minta ASN Hemat

BENGKULU, BETVNEWS – Melambungnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di pasaran direspon cepat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) BENGKULU.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pemegang kendaraan dinas untuk mematuhi aturan penggunaan bahan bakar dan mulai menerapkan langkah efisiensi.

Herwan menegaskan bahwa seluruh kendaraan operasional milik pemerintah dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi.

Hal ini merujuk pada regulasi nasional yang mengatur peruntukan BBM subsidi hanya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

BACA JUGA:Cegah Bansos Salah Sasaran, Pemprov Bengkulu Pertajam Akurasi Data Melalui SIKS-NG

BACA JUGA:Perluas Zona Integritas, Ribuan ASN di 7 OPD Pemprov Bengkulu Teken Komitmen Bebas Pungli

“Sudah ada aturan baku yang mengatur bahwa kendaraan dinas tidak boleh mengonsumsi BBM subsidi. Kami minta komitmen seluruh jajaran ASN untuk menaati hal ini,” tegas Herwan Antoni, Rabu (22/4).

Lonjakan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang cukup signifikan diakui sangat berdampak pada beban operasional di lingkungan OPD.

Menanggapi situasi ini, Pemprov Bengkulu meminta ASN untuk lebih bijak dalam mengatur mobilitas dinas.Herwan menyarankan agar penggunaan kendaraan dinas hanya dilakukan untuk agenda yang bersifat mendesak dan penting.

Bahkan, ia mendorong ASN untuk beralih ke moda transportasi yang lebih hemat biaya.

BACA JUGA:Tangan Remaja 14 Tahun Hancur Tergilas Mesin Bata, Polsek Seluma Timur Selidiki Unsur Kelalaian

BACA JUGA:Truk ODOL Masih Nekat Masuk Kota, Dishub Bengkulu: Segera Koordinasi atau Putar Balik!

“Kenaikan ini sangat berdampak pada anggaran. Karena itu, kami mengimbau ASN untuk melakukan penghematan, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, dan jika memungkinkan, beralih ke kendaraan roda dua atau transportasi yang lebih efisien biayanya,” jelasnya.

Kenaikan harga yang memicu kebijakan efisiensi ini terpantau cukup drastis di wilayah Bengkulu.

Sumber: