BETVNEWS – Masih adanya penyelewangan pupuk subsidi pemerintah oleh oknum sangat merugikan petani di banyak daerah. Hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin.
BACA JUGA:Sultan: Gagasan Gub NTT Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, Terobosan Penting
Sultan mendorong Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah meningkatkan peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Agar mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk di petani.
BACA JUGA:Sultan Minta Pemutakhiran Data Penerima dan Distribusi Bansos Pangan Melibatkan Desa-Kelurahan
“Manajemen kontrol distribusi yang lemah masih menjadi celah penyalahgunaan pupuk subsidi di daerah. Hal ini tentu bisa diminimalisir jika keberadaan petugas penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan desa diberikan peran lebih untuk mendata dan mengontrol setiap aktivitas agribisnis petani," ungkap Sultan melalui keterangan resminya (Selasa 14 Maret 2023).
BACA JUGA:Sultan: Isu Skandal Keuangan Diharapkan Tidak Ganggu Penerimaan Pajak
Menurut SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana, praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat masih ada. Alurnya setelah pupuk keluar dari kios.
BACA JUGA:Polemik Pasokan dan Harga Beras, Sultan Minta Bapanas Tidak Berbisnis dalam Urusan Pangan
Penyuluh memiliki peran penting dalam hal itu. Mereka dapat mengidentifikasinya, yang selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi untuk menjual pupuk subsidi.
BACA JUGA:Harga Bekatul dan Pakan Unggas Tinggi, Sultan Minta Pemerintah Impor Gabah Kering Giling
“Artinya rekomendasi penyuluh harus menjadi salah satu syarat bagi petani dalam membeli pupuk subsidi di kios resmi mitra pupuk Indonesia di setiap desa atau kecamatan. Penggunaan teknologi khusus seperti chip juga belum tentu efektif untuk mengantisipasi modus para mafia di lapangan”, tegas Sultan.
Lebih lanjut Sultan menerangkan selama ini keberadaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dipimpin oleh Kepala Daerah, sehingga mekanisme pengawasan penyaluran pupuk subsidi belum berjalan seperti yang diharapkan.
“Pencegahan penyelewengan pupuk subsidi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses saling mengontrol dan mendukung agenda pembangunan pertanian. Di sisi lain, Para penyuluh pertanian juga harus diberikan insentif yang cukup oleh pemerintah”, ujar Sultan.
Penyelewengan dan salah sasaran subsidi pupuk, salah satu alasan dibalik dipangkasnya anggaran, jenis pupuk subsidi serta jenis komoditi oleh pemerintah.
“Petani dan penyuluh pertanian harus membangun misi pengawasan kolektif dalam proses distribusi pupuk. Jangan sampai ada kesenjangan pemilikan dnq penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani”, tutupnya. (**)