BENGKULU, BETVNEWS - Badan Anggaran (Banggar) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Bengkuly bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melakukan rapat pembahasan rancangan APBD 2024 pada Senin 9 0ktober 2023 siang.
Dalam rapat ini beberapa hal dibahas termasuk penguranan DAU atau Dana Alokasi Umum Pemprov tahun 2023. Diungkapkan Edwar Samsi, anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu bahwa tahun 2024 anggaran belanja pegawai kembali naik.
BACA JUGA:Pemprov Anggarkan Rp 21 Miliar di APBD Perubahan, Bakal Bangun Lima Lokasi Jalan
Kenaikan ini dari 40,15 persen naik menjad 41,2 persen karena adanya tambahan pegawai dari seleksia PPPK yang sedang berlangsung tahun ini serta adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 8 persen.
BACA JUGA:Hari Rabies Sedunia, Pemprov Berikan 1.000 Dosis Vaksin Untuk Hewan Peliharaan
"Dari gambaran yang disampaikan oleh TAPD kita ini ada kenaikan belanja pegawai. Tahun 2023 sebesar 40,15 persen. Disusun mengalami kenaikan menjadi 41,2 persen. Dikarenakan beberapa alasan pertama ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menerima PPPK yang jumlahnya 700-an orang. 500-an yang lama tambah 200-an sekian. Sehingga otomatis akan membengkak," kata Edwar Samsi.
BACA JUGA:Pemprov Minta Pemkot Usulkan Ulang Nama Calon Pj Sekda Kota Bengkulu
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum atau DAU sebesar Rp21 miliar lebih tidak akan mencukupi untuk menggaji 748 PPPK yang baru yakni sebesar Rp46 miliar lebih. Alokasi DAU ke Provinsi Bengkulu pun hanya cukup untuk menggaji PPPK selama 6 bulan.
Sehingga untuk menutupi kekurangan ini maka alokasi dan untuk infrastruktur pun terancam dikurangi pada 2024 mendatang.
BACA JUGA:Pemprov Bakal Pecahkan Rekor Muri Makan Telur di HUT Provinsi Bengkulu ke-55
"Kalau hal itu tetap disusun otomatis banyak belanja pembangunan yang akan kita tunda," sambung Edwar.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri menyampaikan perekrutan 748 pegawai melalui jalur PPPK akan tetap dilanjutkan. Lalu untuk penggajian Pemprov Bengkulu akan menyusun formulasi yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.
BACA JUGA:Pasar Murah Pemprov Bengkulu Bantu Kebutuhan Dapur Pensiunan PNS hingga Masyarakat
"Pada prinsipnya rapat sepakat. Tinggal diserahkan kepada pihak eksekutif untuk membuat rumusan-rumusan. Sehingga nanti setelah selesai bagaiman formulasinya kita akan rapatkan dulu baru kita susun. Pada prinsipnya semua sepakat," kata Isnan Fajri.
(*)