BACA JUGA:Pastikan Kepuasan Pelayanan Peserta JKN, Dewan Pengawas BPJS Datangi RSMY Bengkulu
Di sisi lain, dalam pelaksanaan reses kali ini Dempo menyebut peserta yang hadir merupakan masyarakat umum yang ada di Kota Bengkulu.
Pelaksanaannya dilakukan di hotel agar masyarakat dapat dengan nyaman dapat menyampaikan aspirasinya.
BACA JUGA:Puskaki Dukung APH Usut Tuntas Dana Stunting Seluma Rp5,7 Miliar
"Warga itu tidak muluk-muluk mintanya, yaitu minta kemudahan akses berkomunikasi dengan orang yang dianggap mewakili dia, baik itu legislatif maupun eksekutif. Dan rakyat membutuhkan orang cerdas mewakili mereka, karena parlemen ini ada tempat orang meramu usulan rakyat menjadi program, sehingga dia butuh wakil rakyat yang mengerti cara membuat program. Jangan sampai anggota dewan tidak memahami tupoksinya," paparnya.
BACA JUGA:Truk Pengangkut Produk Unilever Terposok Jurang Sedalam 10 Meter di Liku Sembilan Bengkulu
Wakil rakyat yang mampu membuat program tersebut, pastinya yang dibutuhkan adalah anggota dewan yang mampu berbicara di parlemen menyuarakan aspirasi rakyat dan mewujudkannya.
"Karena orang hari ini sering dongkol punya wakil rakyat yang hanya diam. Ini mesti dirubah budayanya agar sesuai apa maunya rakyat," kata Dempo.
BACA JUGA:Carut Marut RAPBD, Mapan Gelar Aksi di Depan Kantor Buptati Bengkulu Utara
Selain akses informasi yang mudah, masyarakat juga membutuhkan kemudahan-kemudahan persoalan dasar seperti pangan, lapangan pekerjaan, dan akses pendidikan.
"Rakyat tidak marah bayar sekolah asal memang adil, tapi jangan dibohong-bohongi karena tidak bayar dibilang bayar, karena pada dasarnya rakyat memang butuh. Begitu juga pekerjaan, disebutkan bahwa pekerjaan di Bengkulu ini sudah menurunkan pengangguran, tapi faktanya masih banyak pengangguran," tambah Dempo.
BACA JUGA:Dituding Cemarkan Lingkungan, Manajemen Waroeng Sambal Bakar Bengkulu Angkat Bicara
Selain itu, rakyat juga membutuhkan penambahan skill atau kemampuannya sehingga mampu untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja baru.
"Masyarakat jika diberikan peningkatan skill baik softskill maupun hardskill maka dia akan mudah mengakses peluang sendiri. Dan pemerintah apa fungsi, yakni mengatur regulasi, dimudahkan informasinya serta memberikan kesetaraan dan keadilan. Adapun untuk berkaitan dengan infrastruktur itu kebutuhan dasar misalnya seperti jalan mudah dan jalan mulus, lampu jalan, bagaimana untuk makan, dan pendidikan, semua itu kebutuhan mendesak dari hajat hidup orang banyak yang tidak perlu ditanyakan lagi, jadi memang harus dipenuhi oleh pemerintah," tutup Dempo. (*)